Dedi Mulyadi Ajak Pengkritik Adu Metode dalam Mendidik Anak Bermasalah

Kebijakan mengirim siswa bermasalah ke barak militer yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendapat kritik dari sejumlah pihak. Kritikan tersebut di antaranya datang dari Komnas HAM dan KPAI.

Atas kritikan tersebut, Dedi Mulyadi menantang kepada para pengkritiknya untuk berbagi peran dalam menangani dan mendidik anak-anak bermasalah. Nanti ke depannya bisa dilihat metode mana yang paling dianggap sukses. 

"Daripada kita ribut-ribut ngeramein urusan hanya dalam wacana, perdebatan tidak berakhir, mending yuk kita tangani bersama-sama," kata Dedi Mulyadi dikutip dari Headline News, Metro TV, Rabu, 7 Mei 2025.

"Provinsi Jawa Barat gubernurnya misalnya, nanti menangani 1.000 orang anak-anak yang berperilaku khusus. Nanti Komnas HAM nanganin berapa, KPAI nanganin berapa dengan metodologinya masing-masing. Di antara metodologi itu nanti kita uji mana yang paling sukses, itu lebih baik," tambahnya.
 

Baca juga: Dedi Mulyadi Ingin Kirim Orang Dewasa Bermasalah ke Barak Militer

Bahkan Dedi Mulyadi mengajak Komnas HAM dan KPAI untuk mengunjungi sejumlah tangsi militer yang dijadikan lokasi pembimbingan anak-anak bermasalah di Jawa Barat.

"Atau saya mengundang Komisi X, KPAI, Komnas HAM berkunjung saja ke barak tempat pelatihan," kata dia.

Sebelumnya Komnas HAM menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait siswa bermasalah yang dikirim ke barang militer tidak tepat dan perlu dikaji kembali. Bagi Komnas HAM, kebijakan ini berpotensi melanggar hak asasi manusia. 

"Kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan itu ada pada pemerintah. Sementara TNI itu berdasarkan Undang-Undang TNI hanya memiliki dua kewenangan. Satu adalah operasi perang. Yang kedua operasi nonperang," ungkap Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah

"Dalam operasi nonperang itu tidak ada sama sekali kewenangan untuk em memberikan dukungan dalam hal pendidikan," lanjutnya.