Bahlil Duga Ada Pihak yang 'Gerakkan' Kampus

Jakarta: Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menduga ada pihak yang mendalangi petisi dari para civitas akademika di berbagai perguruan tinggi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Petisi tersebut merupakan skenario dari pihak yang tidak senang dengan Jokowi.

"Penciuman saya sebagai mantan ketua BEM mengerti betul barang ini. Kecuali aku ini mahasiswa kutu buku dulunya," ujar Bahlil, Selasa, 6 Februari 2024.

Menurutnya, skenario ini mirip seperti pemilihan presiden (Pilpres) pada 2019. Sasarannya mahasiswa pada saat itu. Namun tidak berhasil. Kali ini sasarannya para guru besar.

"Tapi saya yakin rakyat dan mahasiswa itu bukan orang yang bisa diatur-atur begitu," ujar Bahlil.

Gelombang kritik untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) datang dari sivitas akademika berbagai kampuas. Aksi ini dimulai pembacaan petisi Bulaksumur oleh para guru besar Universitas Gajah Mada (UGM). 

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi  dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada," kata Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Koentjoro, di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu, 31 Januari 2024.
 

Baca: Gelombang Kritik Akademisi Kian Tak Terbendung

Sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta turut mendesak Presiden Jokowi menghentikan tindakan melawan hukum. Di antaranya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam Pilpres 2024.

"Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden RI, Joko Widodo." kata Rektor UII Prof. Fathul Wahid, Kamis, 1 Februari 2024.

Pernyataan sivitas akademika UII diberi tema Indonesia Darurat Kenegarawanan. Dalam penilaian UII, jelang pemilihan umum kekuasaan secara terang-terangan digunakan untuk mendukung kepentingan politik kubu tertentu, dengan mengerahkan sumber daya negara.

Kemudian, sejumlah Guru Besar Universitas Indonesia (UI) mengungkapkan kegelisahannya menyikapi situasi bangsa saat ini. Mereka prihatin tatanan hukum dan demokrasi hancur pada tahun pemilu.

"Kami resah dan sekaligus geram atas sikap tindak para pejabat, elit politik, dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi menumpuk. Kekuasaan membiarkan negara tanpa kelola dan digerus korupsi yang memuncak jelang pemilu," ujar Guru Besar UI Prof Harkristuti Harkrisnowo, Jumat, 2 Februari 2024.