KPU Dinilai Lamban Tangkal Isu Penundaan Pemilu

KPK dinilai lamban dalam merespons isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Kajian kolaborasi antara Election Corner Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (UI) menyarankan penyelenggara pemilu untuk lebih aktif menangkal isu-isu negatif soal Pemilu 2024.

Koordinator Program Election Corner sekaligus pengajar FISIP UGM Abdul Gaffar Karim mengungkap, ketidakpercayaan publik terhadap proses demokrasi elektoral meningkat. Hal ini lantaran adanya sejumlah isu yang menyita perhatian, misalnya tahapan verifikasi faktual, penundaan pemilu, serta perpanjangan masa jabatan.

Menurut Abdul Gaffar Karim, ada dua keuntungan yang diperoleh KPU jika mampu bersaing dengan para influencer di dunia maya, yakni mengimbangi kabar buruk yang berpotensi mengganggu demokrasi elektoral secara umum serta menguatkan akuntabilitas di hadapan publik.

"Konsen kami adalah merosotnya kepercayaan publik kepada demokrasi elektoral. Pada ujungnya adalah kepercayaan publik yang juga merosot kepada demokrasi," kata Abdul Gaffar Karim.

Selain itu, akun resmi media sosial penyelenggara pemilu, dinilai tidak cukup membendung isu yang dihembuskan oleh influencer dan berita media online.