Konstelasi politik nasional kian menghangat di tengah semakin dekatnya pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pada 18 Oktober mendatang. Segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah politik, karena pada dasarnya politik adalah seni kemungkinan (art of possible). Namun demikian, politik tidak sekadar mencari kemungkinan-kemungkinan tanpa sebuah nilai yang akan dibawa sebagai landasan perjuangan menuju kemenangan dalam kontestasi Pemilu 2024.
Yang terbaru adalah kondisi yang sedang menghangat di Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP). Partai NasDem disebut-sebut mengusung duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa) sehingga membuat Partai Demokrat yang berkeras menjagokan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres meradang.
Politik tidak sekadar cita-cita. Politik butuh strategi untuk memenangkan pertarungan di atas pijakan yang disepakati bersama. KPP yang beranggotakan Partai NasDem, Partai Demorat, dan Partai Keadilan Sejahtera memiliki visi yang sama untuk menciptakan perubahan dari kondisi sekarang di era pemerintahan Joko Widodo. Di samping berbagai kemajuan yang dicapai, sejumlah permasalahan muncul, seperti penurunan pada Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dan Indeks Demokrasi Indonesia.
Begitu pula pembangunan sumber daya manusia di saat Indonesia akan menghadapi puncak bonus demografi. Kemampuan kognitif dan mutu kesehatan masyarakat yang rendah masih menjadi masalah yang belum bisa diselesaikan. Alhasil, produktivitas dan daya saing bangsa Indonesia masih kedodoran dibandingkan negara lain. World Population Review pada Oktober 2022 merilis tingkat Intelligence quotient (IQ) negara-negara di seluruh dunia. Dalam rilis tersebut disebutkan, IQ orang Indonesia rata-rata mencapai 78,49 dan menduduki peringkat ke-130 dari 199 negara di dunia serta urutan terakhir dari 10 negara ASEAN.
Selain masalah SDM Indonesia yang masih tertinggal. Di tengah pertumbuhan ekonomi INdonesia yang dianggap impresif karena mampu menghalau dampak badai pandemi Covid-19, ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin semakin melebar.
Badan Pusat Statistik menghitung ketimpangan pengeluaran atau ekonomi penduduk Indonesia yang diukur menggunakan rasio Gini. Angkanya mencapai 0,388 poin dari skala 0-1 poin pada Maret 2023. Angka itu meningkat 0,007 poin bila dibandingkan rasio Gini September 2022 yang sebesar 0,381. Rasio Gini Maret 2023 juga lebih tinggi 0,004 poin dibandingkan torehan Maret 2022 lalu yang sebesar 0,384 poin. Dari data ini kita melihat pemerataan ekonomi masih menjadi PR besar yang harus dituntaskan. Asas keadian masih terpinggirkan dalam peta jalan ekonomi Indonesia.
Belum lagi pembengkakan utang negara di tengah maraknya proyek-proyek infrastruktur yang mubazir, salah hitung, bahkan kontraproduktif bagi lingkungan, seperti proyek food estate atau lumbung pangan. Tak hanya itu, sedikitnya lima bandara sepi bak kuburan karena minimnya aktivitas penerbangan. Meski sejumlah bandara sepi, pemerintah maju terus pantang mundur. Sebanyak 10 bandara baru akan dibangun pada tahun ini.
Dinamika di KPP yang menggadang Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar semoga tidak menyurutkan semangat perubahan untuk Indonesia lebih baik, menjadi negara maju pada Indonesia Emas 2045. Masuknya Partai Kebangkitan Bangsa dalam KPP menambah kekuataan untuk mendulang suara pada basis Nahdlatul Ulama, organisasi kemasyarakatan terbesar di Tanah Air. Politik membutuhkan strategi untuk menang, bukan ngotot tapi tunggang langgang menghadapi lawan di gelanggang kontestasi Pilpres 2024.
