Di COP30 Brazil, RI Dorong 3 RUU Atasi Perubahan Iklim

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), yang hadir dalam forum COP30 di Brasil, memaparkan tiga rancangan undang-undang (RUU) inisiatif DPD RI. Ketiga RUU ini dinilai penting untuk menjawab krisis iklim dan memperkuat perlindungan masyarakat adat di Indonesia.

Di hadapan para delegasi, Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamudin menyebut ada tiga RUU inisiatif DPD RI yang menjadi fondasi baru Indonesia dalam transisi menuju ekonomi hijau.

Ketiga rancangan undang-undang tersebut adalah:

1. RUU Pengelolaan Perubahan Iklim: Mengatur harga karbon nasional, skema cap and trade, mekanisme carbon offset, hingga Climate Fiscal Transfer bagi daerah yang berhasil menurunkan emisi.
2. RUU Perlindungan Masyarakat Adat: Memuat pengakuan wilayah adat, hak kelola, perlindungan hukum dari eksploitasi industri, serta integrasi pengetahuan adat dalam kebijakan iklim nasional.
3. RUU Daerah Kepulauan: Dirancang untuk menjamin hak komunitas pulau-pulau kecil, melindungi sumber daya pesisir, dan memastikan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sultan menegaskan bahwa tiga RUU ini merupakan wujud diplomasi iklim legislatif Indonesia kepada dunia, agar kerangka hukum nasional selaras dengan agenda global dalam menghadapi perubahan iklim.

Menurutnya, ketiga RUU tersebut akan melindungi masyarakat adat, mendorong ekonomi hijau, dan menjadi dasar bagi transisi energi serta pengendalian emisi di masa depan. Sultan Bakhtiar Najamudin berharap COP30 menjadi ruang aksi nyata.

"Saya berharap COP30 ini bukan hanya menjadi ajang presentasi kebijakan, tetapi juga ruang untuk membangun kesadaran dalam memenuhi komitmen multilateral yang akan mendorong seluruh negara peserta mengambil tindakan nyata untuk mitigasi perubahan iklim dan pemanasan global," ujarnya.

"Dari gurun Sahara hingga hutan hujan Amazon, dan dari pesisir Sumatra hingga pegunungan Papua, alam menyampaikan pesan yang sama. Kehidupan hanya dapat berkelanjutan jika manusia hidup selaras dengannya dalam keseimbangan," lanjut Sultan.

Ia juga menyebutkan bahwa gagasan ini tertuang dalam bukunya, Green Democracy.

"Pemulihan alam bukan hanya tanggung jawab ekologis bersama, tetapi juga kewajiban spiritual dan politik tertinggi kita untuk menjaga keberlanjutan peradaban manusia," tutupnya.