Kejagung Bantah Pengamanan TNI Sebagai Bentuk Intervensi Penanganan Kasus

Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah pengamanan TNI sebagai bentuk intervensi penanganan kasus. Kapusmenkum Kejagung Harli Siregar menyebut dukungan pengamanan yang dilakukan oleh TNI tidak ada kaitannya dengan proses pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan.

Pengamanan yang dilakukan oleh TNI lebih bersifat pengamanan fisik terhadap aset dan gedung.

"Sebenarnya bentuk perbantuan atau dukungan pengamanan yang diberikan oleh teman-teman dari TNI di institusi kita sesungguhnya tidak ada kaitan dengan proses pelaksanaan tugas fungsi dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan," kata Harli dikutip dari Metro Hari Ini, Metro TV, Rabu, 14 Mei 2025.

"Saya sampaikan bahwa fungsi perbantuan dukungan pengamanan yang dilakukan oleh TNI itu lebih bersifat kepada  pengamanan yang bersifat fisik terhadap aset, gedung, sedangkan terkait dengan pelaksanaan tugas fungsinya tentu kami melakukan itu secara independen," ucapnya.