Ada GovTech, Presiden: Layanan Publik Memudahkan Masyarakat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2024, sekaligus meluncurkan layanan terpadu GovTech Indonesia.

Layanan terpadu ini merupakan langkah awal mengintegrasikan dan mengoperabilitaskan sistem aplikasi dan platform seluruh layanan publik kementerian lembaga, hingga provisi dan kabupaten kota di Indonesia.

Jokowi menekankan kehadiran birokrasi di Indonesia seharusnya melayani dan bukan mempersulit dan memperlambat proses pelayanan publik.

"Sehingga seharusnya yang menjadi tolak ukur adalah kepuasan, manfaat yang diterima, dan kemudahan urusan masyarakat," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, dilansir Media Indonesia, Senin, 27 Mei 2024.
 
Namun kemudahan tersebut sulit terwujud karena Indonesia memiliki total sekitar 27 ribu aplikasi dan platform yang tersebar di kementerian, lembaga, pemerintahan daerah, dan provinsi kabupaten kota.

"27 ribu aplikasi yang berjalan dan bekerja sendiri-sendiri, maka tidak akan mungkin mempermudah, mempercepat layanan publik," sebut Jokowi.

Aplikasi-aplikasi yang ada tersebut tidak terintegrasi dan justru tumpang tindih. Maka Presiden pada Januari lalu menyampaikan agar kementerian berhenti membuat aplikasi dan platform-platform.

Anggaran untuk membangun aplikasi dan platform pun tidak bisa dikatakan murah. Jokowi mengatakan anggarannya sekitar lebih dari Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membuat aplikasi dan platform baru.

Terdapat lebih dari 500 aplikasi hanya pada satu kementerian. Salah satunya di kementerian kesehatan memiliki 400 aplikasi, dan ada kementerian yang memiliki lebih dari 5.000 aplikasi.

"Sangking kreatifnya. Mungkin dahulu setiap ganti menteri, ganti aplikasi, ganti dirjen, ganti aplikasi. Begitu juga di daerah. Ganti gubernur, ganti aplikasi. Ganti kepala, dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," tutur Jokowi.

Banyaknya aplikasi dan platform di masing-masing kementerian dan lembaga akan menyulitkan masyarakat sebagai pengguna untuk melakukan pengunduhan dan penginstalan ulang, serta memasukkan data berulang-ulang kali.

"Ruwet. Inilah yang kita setop," kata Jokowi.