Menakar Kriteria Pengganti Gibran: Punya 'Chemistry', Teknokrat, dan Bukan Lawan Politik 2029

Sejumlah kriteria figur calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai mengemuka di kalangan parlemen dan pengamat politik, mulai dari tuntutan memiliki keselarasan (chemistry) dengan Presiden Prabowo Subianto, berkapasitas teknokratis, hingga komitmen tidak menjadi rival politik pada Pemilu 2029.

Wacana tersebut bergulir menyusul resmi berhentinya Gibran, yang secara konstitusional menggugurkan wacana Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR karena objek pemakzulan sudah tidak ada. Proses suksesi kini beralih ke MPR RI, menanti Presiden Prabowo menyerahkan dua nama calon dalam kurun waktu 14 hari sebelum dipilih dalam sidang paripurna.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, memaparkan sedikitnya tujuh kriteria yang perlu dipertimbangkan Presiden. Salah satu poin paling krusial adalah memastikan sosok wapres baru tidak menjadi lawan politik Prabowo pada pilpres mendatang.

"Wakil presiden yang diusulkan idealnya tidak berpotensi menjadi lawan politik Presiden di pemilu berikutnya, karena kami berkepentingan Pak Prabowo terpilih kembali untuk periode kedua," tegas Ahmad dalam tayangan Primetime News Metro TV, Kamis, 12 November 2026.

Selain itu, Ahmad menekankan pentingnya figur yang mampu bekerja sama dengan DPR, dipercaya publik, serta menyadari posisinya sebagai cadangan kekuatan (power reserve) yang siap bekerja membantu presiden dari balik layar.

Sementara itu, anggota DPR RI Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, menitikberatkan pentingnya kedekatan personal dan chemistry kerja yang sudah terbangun lama dengan Presiden Prabowo. Faktor keselarasan ini dinilai mutlak agar roda pemerintahan bergerak cepat tanpa hambatan komunikasi.

"Wakil presiden itu menyatu (embodied) dengan presiden. Ibaratnya, Pak Prabowo baru berkedip saja, wakilnya sudah paham apa yang harus dijalankan," ujar Jazilul.

Jazilul menambahkan, figur pendamping Prabowo tidak boleh berstatus "terlalu mentah" secara politik. Sosok tersebut harus memiliki rekam jejak matang yang mampu membangkitkan optimisme rakyat dan mempercepat realisasi program pro-rakyat.

Dari sudut pandang pengamat, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengingatkan Presiden Prabowo agar tidak terjebak pada pertimbangan politis bagi-bagi kekuasaan. Mengingat kursi wapres hanya satu sementara partai koalisi cukup banyak, memilih figur parpol dinilai berisiko memicu kecemburuan koalisi.

Burhanuddin juga menyoroti bahwa pascamundurnya Gibran, Presiden Prabowo tidak lagi memiliki "bemper" penangkal kritik, sehingga seluruh sorotan kinerja kini langsung tertuju kepada Presiden.

"Pak Prabowo tidak punya masalah di level elite karena dukungan sudah maksimal. PR-nya ada di level publik untuk memulihkan kepuasan masyarakat (approval rating)," jelas Burhanuddin.

Ia menyarankan Prabowo memilih figur meritokratis dan berintegritas yang berani menyampaikan fakta lapangan apa adanya, bukan sekadar memberi "angin surga". Burhanuddin mengibaratkan peran ini seperti Bobby Kennedy kepada Presiden AS John F. Kennedy, yakni sosok yang bekerja senyap di kamar belakang demi menjaga arah kebijakan tetap berada di jalur yang benar.