Mahfud MD Siap Bantu Jusuf Hamka Tagih Utang ke Pemerintah

Heboh di media sosial seorang pengusaha ternama Jusuf Hamka yang menagih utang yang dipinjamkannya ke pemerintah sebesar Rp800 miliar. Jusuf menyebut utang itu berhubungan dengan deposito PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk (CMNP) yang belum dibayarkan pemerintah sejak 1998.

Utang bermula dari deposito milik perusahaannya di Bank Yakin Makmur (Bank Yama) yang tidak kunjung diganti selepas likuidasi pada krisis moneter  1998 lalu. Saat itu pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama yakni Siti Hardiyanti Hastuti Soeharto alias Mbak Tutut Soeharto.

Sengketa ini kemudian masuk dalam gugatan di Mahkamah Agung pada 2015. Hasilnya Jusuf memenangkan gugatan tersebut dan pemerintah diwajibkan membayar deposito CMNP beserta bunganya sebesar 2% per bulan. Namun Jusuf menyatakan hingga kini pemerintah belum membayarkan utang tersebut. 

Jusuf pun sudah bersurat ke DKJN Kementerian Keuangan pada 2019 hingga 2020. Namun kemenkeu selalu mengatakan sedang melakukan verifikasi ke Kemenko Polhukam.

Menanggapi pernyataan Jusuf, Menko Polhukam Mahfud MD membenarkan bahwa kementeriannya telah ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk mengkoordinasi pembayaran seluruh utang yang dimiliki pemerintah terhadap masyarakat.

Mahfud MD telah membentuk tim untuk melakukan verifikasi terhadap daftar utang pemerintah dan sangat mungkin utang kepada Jusuf Hamka juga masuk dalam daftar tersebut.

"Silahkan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan," ungkap Menko Polhukam, Mahfud MD.

Menanggapi putusan Mahkamah Agung terkait Jusuf Hamka yang menagih utang Rp800 miliar ke pemerintah, pihak Kemenkeu mengaku harus berkonsultasi ke sejumlah pihak. Hal tersebut dikarenakan anggaran Kementerian Keuangan berhubungan dengan kepentingan publik.

"Kami tidak gegabah untuk melakukan pembayaran segera, justru karena ingin hati-hati karena ini menyangkut beban negara." jelas staf khusus Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo.

Mahfud MD menegaskan pihaknya bersedia membantu Jusuf Hamka untuk menagih utang ke negara dan akan membuatkan memo ke Kementerian Keuangan apabila dibutuhkan oleh Jusuf.