DPR Dorong Pemerintah Audit Bangunan Pesantren

DPR meminta pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk memperhatikan kondisi pondok pesantren. Khususnya bangunan ponpes yang sudah berdiri sejak lama.
 
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut, bangunan ponpes yang sudah tua perlu dibantu oleh pemerintah guna mencegah hal-hal yang bisa mengancam keselamatan, seperti yang terjadi di Ponpes Al Khoziny. Ponpes Al Khoziny sejatinya dibangun tahun 1920 dengan jumlah santri sudah mencapai 1.200 orang.

"Soal ranah hukum kan itu urusan polisi, tapi yang penting kita memitigasi bagaimana pesantren yang ada tidak terjadi lagi seperti itu," kata Dasco. 

Sementara terkait wacana pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny yang ambruk dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dasco menyebut belum sebuah kesimpulan. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berencana menggunakan duit negara untuk pendanaan pembangunan ponpes.

"Mungkin masih belum pada satu kesimpulan," kata Dasco 

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian PU akan membangun ulang Gedung Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang ambruk dan menyebabkan sebanyak 63 korban meninggal dunia. Terkait sumber anggaran, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bakal menggunakan dari APBN. Namun, tidak menutup kemungkinan apabila ada bantuan dari pihak swasta.