Jaringan Cendekiawan Muda Gelar Diskusi Terbuka Bertajuk ‘Perlukah Reformasi Jilid II’

19 June 2026 13:11

Jaringan Cendekiawan Muda (JCM) menyelenggarakan agenda bincang publik bertajuk 'Perlukah Reformasi Jilid II' yang berlangsung di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Forum ini menjadi ruang dialog terbuka bagi para pimpinan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan nasional untuk membedah berbagai tantangan multidimensi yang tengah dihadapi bangsa saat ini.

Sekretaris Jenderal PB HMI sekaligus pendiri JCM, Muhammad Jusrianto, menegaskan bahwa diskusi ini dilatarbelakangi oleh kondisi bangsa yang menghadapi tekanan ekonomi global, masalah ketahanan pangan, hingga isu energi. Selain itu, kualitas demokrasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan juga menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut.

Menurut Jusrianto, forum ini bertujuan memberikan evaluasi berbasis fakta dan data terhadap kebijakan nasional demi menjamin keberlanjutan pembangunan dan perlindungan sosial.

Hadir sebagai narasumber utama, Budiman Sudjatmiko menekankan bahwa peristiwa Reformasi 1998 tidak boleh dipandang sebagai sebuah monumen sejarah yang telah usai. Ia menilai Reformasi harus dipahami sebagai proses yang terus berjalan seiring dinamika zaman.
 

Baca juga: Negara-Negara yang Pernah Mengalami Krisis Moneter Besar dalam Sejarah

Budiman berpendapat bahwa wacana mengenai pembaruan sistem tetap relevan selama bangsa Indonesia masih bergelut dengan persoalan korupsi, masalah tata kelola, dan tantangan dalam mewujudkan pemerataan keadilan.

Dikutip dari Headline News, JCM menyampaikan enam catatan kritis sebagai bentuk evaluasi terhadap kebijakan pemerintah saat ini. Beberapa poin strategis yang disoroti antara lain:
  • Perbaikan tata kelola Program MBG: Menuntut evaluasi terukur agar program ini tidak menjadi celah korupsi dan memberikan ruang kolaborasi bagi pelaku ekonomi lokal, bukan hanya korporasi besar.
  • Tata kelola Koperasi Desa Merah Putih
  • Kebijakan energi terhadap daya beli masyarakat luas.
  • Penguatan fiskal negara dalam menjamin keberlanjutan pembangunan dan perlindungan sosial.

(Anggie Meidyana)