Survei CSIS: Kejagung Lembaga Penegak Hukum Terpercaya, KPK Terpuruk

Fenomena hukum di 2023 melahirkan berbagai opini dan rapor penegakan hukum. Mengambil contoh dari review yang dikeluarkan oleh World Justice Report, Indeks Negara Hukum di Indonesia di 2023 masih merah atau sama dengan tahun sebelumnya yakni 0,53 dari skala 0-1. Skor ini mengindikasikan stagnasi pada upaya pembangunan hukum Indonesia.

Beberapa aspek yang dinilai adalah tingkat pengaruh kekuasaan pemerintah, korupsi, keterbukaan, pemenuhan hak dasar seperti kebebasan berekspresi, ketertiban dan keamanan, penegakan aturan, peradilan sipil, dan peradilan pidana.

Peningkatan terjadi pada kompetensi, transparansi, dan kecepatan kinerja. Namun ada penurunan atau nilai rendah pada imparsialitas, budaya korupsi, mekanisme sistem peradilan pidana, dan pemenuhan HAM.

LSI mencatat, kepercayaan pada lembaga penegakan hukum meningkat pada awal 2023. Namun menurun pada akhir 2023. LSI bahkan memprediksi akan ada penurunan tren pada tahun pemilu. 

Sementara, survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas menunjukkan tren peningkatan kepercayaan publik di 2023 pada sektor hukum. Kepuasan terjadi pada aspek-aspek seperti penuntasan kasus hukum dan kekerasan oleh aparat, pemberantasan suap, jaminan kesamaan di muka hukum dan pemberantasan korupsi.

Fluktuasi tren kepercayan atau kepuasan publik terhadap sektor penegakan hukum memang merupakan refleksi dan menjadi pekerjaan rumah bersama pada 2024.

Di sisi lain, survei dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada periode 13-18 Desember 2023 menyebutkan, Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi institusi penegak hukum yang paling dipercaya publik. Bahkan secara umum, Kejagung berada di posisi ketiga di bawah TNI dan Presiden yang secara berurutan menempati posisi pertama dan kedua.

Beberapa faktor yang membuat Kejaksaan mendapat kepercayaan publik terlihat dari jumlah penyelamatan uang negara. Jumlah penyelamatan keuangan negara yang telah berhasil diselesaikan sebanyak Rp74,733 triliun, serta kasus-kasus yang ditangani juga menjadi sorotan publik seperti kasus korupsi proyek BTS 4G di Kominfo yang menjerat menteri hingga anggota BPK Achsanul Qosasi.

Sementara itu, kepercayaan publik terhadap KPK justru kian merosot. Banyaknya kasus yang menerpa KPK dan penanganan kasus yang tak tuntas menjadi faktor turunnya kepercayaan publik.

Melihat survei-survei kepercayaan tersebut perlu ada upaya perubahan secara implementatif dan realistis terhadap perilaku kultur dan etika serta pengembangan kualitas sumber daya manusia sangat penting dalam mengubah perilaku sosial dan pembangunan demokrasi. 

Harapan besar di 2024, perubahan ini dapat dibangun dan ditanamkan. Sehingga, dapat berdampak pada fondasi dan perbaikan sistem penegakan hukum.