MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini, Bahas 4 Agenda Pengisian Kursi Wapres

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar rapat gabungan untuk membahas empat agenda terkait pengisian kekosongan jabatan wakil presiden menyusul pengunduran diri Gibran, Jumat, 13 November 2026.

"Rapat gabungan hari ini akan membahas empat hal. Pertama, pelaksanaan rapat paripurna MPR yang agendanya adalah pemilihan jabatan wakil presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tanggal berapa akan diselenggarakan, ini akan kita bahas dalam rapat gabungan hari ini," kata Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam tayangan Breaking News Metro TV, Jumat, 13 November 2026.

Agenda kedua adalah meminta persetujuan rapat gabungan agar pimpinan MPR menyurati Presiden Prabowo untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden beserta persyaratannya. Setelah menerima surat tersebut, Presiden memiliki waktu 14 hari untuk menyerahkan dua nama calon pengganti.

"Kapan surat akan dikirim, akan kita putuskan dalam rapat gabungan hari ini," ujar Muzani.

Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai batas waktu pengajuan nama pada akhir November, Muzani menegaskan bahwa tenggat 14 hari tidak dihitung sejak keputusan rapat gabungan.

"Nanti yang harus dihitung adalah kapan rapat gabungan ini akan menyetujui surat akan dikirim ke Presiden. Terhitung dari situ. Jadi 14 harinya bukan dari keputusan rapat gabungan, tapi dari surat yang kita kirimkan," jelasnya.

Pada agenda ketiga dan keempat, rapat gabungan akan membentuk tim verifikasi serta tim ad hoc. Tim verifikasi beranggotakan lima persen dari seluruh anggota MPR atau berjumlah sekitar 36 orang.

"Tim verifikasi ini bertugas untuk memverifikasi semua dokumen dan syarat bagi calon wakil presiden yang namanya diajukan oleh Presiden," kata Muzani.

"Dan yang keempat, rapat akan membentuk tim ad hoc yang tugasnya mempersiapkan ketetapan MPR tentang pengangkatan wakil presiden yang telah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rapat paripurna MPR itu," tambahnya.

Rapat gabungan yang diikuti pimpinan fraksi MPR, kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta pimpinan MPR ini merupakan tindak lanjut dari rapat pimpinan (rapim) sehari sebelumnya.

"Pimpinan MPR punya waktu tiga hari sejak menerima surat pengunduran diri, dan ini adalah hari kedua setelah pengunduran diri itu kita terima," ucap Muzani.

Ia menjelaskan, MPR sejatinya memiliki waktu hingga 60 hari sejak menerima surat pengunduran diri pada 12 November 2026, yang jatuh pada 10 Januari 2027. Namun, pimpinan lembaga negara sepakat agar pengisian kekosongan jabatan tersebut dapat diselesaikan lebih cepat.

"Dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik. Sehingga kami ingin menyelesaikan kekosongan ini lebih cepat supaya kekosongan ini tidak terlalu lama-lama," ungkap Muzani.

Terkait penyesuaian jadwal dengan Presiden agar tidak berbenturan dengan agenda persidangan, Muzani menyebut pihaknya akan mencocokkan waktu terlebih dahulu. Ia juga belum bersedia mengomentari nama-nama yang masuk dalam bursa calon wakil presiden maupun perincian persyaratannya.

"Jangan komentar bursa dulu. Komentarnya adalah tentang rapat gabungan dan pelaksanaan rapat paripurna. Nanti akan kami sampaikan setelah rapat gabungan, ya," tegasnya.

Muzani meminta doa serta dukungan masyarakat agar proses demokrasi di parlemen berjalan lancar, dan mengapresiasi berbagai masukan publik.

"Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia atas proses demokrasi yang akan berjalan di MPR. Semua pikiran dan pandangan itu kami serap sebagai sebuah masukan untuk memperkaya praktik ketatanegaraan kita," tutup Muzani.