Ketua MPR soal Wapres Pengganti Gibran: Makin Cepat Makin Baik

Jakarta: Rapat Gabungan MPR, kelompok DPD, dan pimpinan MPR digelar hari ini, 13 November 2026. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku ingin segera ada Wakil Presiden baru pascamundurnya Gibran Rakabuming Raka. 

"Dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik," kata Muzani di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Sejatinya MPR memiliki waktu 60 hari sejak menerima surat pengunduran diri dari Gibran sebagai Wakil Presiden. Bila dihitung, 60 hari itu berarti tenggat waktu hingga Minggu, 10 Januari 2027.

Muzani mengatakan MPR ingin menyelesaikan proses ini lebih cepat, supaya tidak terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden terlalu lama. Ia minta doa dan dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokrasi di MPR berjalan dengan baik dan lancar.

"Kami merasa bahwa support dan dukungan itu luar biasa. Perhatian, pandangan, pikiran yang disampaikan oleh seluruh rakyat Indonesia terhadap masalah ini begitu besar, kami berterima kasih. Dan semua pikiran dan pandangan itu kami serap sebagai sebuah masukan untuk memperkaya praktik ketatanegaraan kita," ungkap Muzani.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Foto: Metro TV.
 

MPR tengah menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi MPR, kelompok DPD, dan pimpinan MPR. Rapat digelar secara tertutup.

Setelah rapat, Pimpinan MPR akan menyampaikan hasilnya kepada awak media. Ada empat hal yang dibahas dalam rapat gabungan itu.
 

Berikut rincian empat hal yang dibahas dalam rapat gabungan MPR:

1. Penentuan tanggal pelaksanaan Rapat Paripurna MPR untuk pemilihan jabatan Wakil Presiden.
2. Meminta persetujuan dan penentuan waktu untuk pimpinan MPR menyurati Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua nama calon Wakil Presiden.
3. Membentuk tim verifikasi yang beranggotakan kurang lebih 36 orang.
4. Membentuk tim ad hoc yang tugasnya mempersiapkan Ketetapan MPR tentang pengangkatan Wakil Presiden yang telah dipilih oleh MPR dalam Rapat Paripurna MPR.