Rapat Gabungan MPR Bahas 4 Hal terkait Pemilihan Wapres

Ketua MPR Ahmad Muzani. Foto: Tangkapan layar Metro TV.

Rapat Gabungan MPR Bahas 4 Hal terkait Pemilihan Wapres

Siti Yona Hukmana • 13 November 2026 14:30

Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar rapat gabungan di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta pada Jumat siang, 13 November 2026. Rapat ini membahas empat hal untuk pemilihan Waki Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

"Pertama, pelaksanaan Rapat Paripurna MPR yang agendanya adalah pemilihan jabatan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tanggal berapa akan diselenggarakan, ini akan kita bahas dalam rapat gabungan hari ini," kata Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
 


Kedua, rapat gabungan akan meminta persetujuan agar pimpinan MPR menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden, beserta syarat-syaratnya. Presiden punya Waktu 14 hari setelah menerima surat dari MPR untuk mengajukan dua nama calon tersebut.

"Siapa nama dua calon Wakil Presiden, Presiden punya waktu 14 hari setelah menerima surat dari MPR. Kapan surat akan dikirim, akan kita putuskan dalam rapat gabungan hari ini," ujar Muzani

Ketiga, rapat gabungan akan membentuk tim verifikasi yang beranggotakan 5% dari seluruh anggota MPR. Dengan jumlah kurang lebih 36 orang. Tim verifikasi ini bertugas meverifikasi semua dokumen dan syarat bagi calon Wakil Presiden yang namanya diajukan oleh Presiden.

Keempat, rapat akan membentuk tim ad hoc yang tugasnya mempersiapkan Ketetapan MPR tentang pengangkatan Wakil Presiden yang telah dipilih oleh MPR dalam Rapat Paripurna MPR.


Ketua MPR Ahmad Muzani. Foto: Tangkapan layar Metro TV.

Adapun, rapat gabungan siang ini digelar setelag Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026. Setelah surat diterima, MPR menggelar Rapat Pimpinan MPR

Hasil rapim adalah MPR harus menyelenggarakan rapat gabungan yang diikuti oleh pimpinan fraksi MPR, kelompok DPD, dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pimpinan MPR punya waktu 3 hari menyelenggarakan rapat sejak menerima surat pengunduran diri.

"Dan ini adalah hari kedua setelah pengunduran diri itu kita terima," ujar Muzani.

(Siti Yona Hukmana)