Pemerintah telah menyetujui alokasi tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada tahun ini. Anggaran tambahan tersebut dipastikan akan dicairkan secara bertahap pada bulan Oktober dan November 2026 guna memastikan kelancaran pembayaran klaim ke fasilitas kesehatan.
Keputusan krusial ini diambil usai rapat terbatas yang membahas pelayanan BPJS Kesehatan dan penguatan keuangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 28 September 2026. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa tambahan dana ini telah berstatus tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Menurut Suahasil, penguatan finansial ini berada di luar anggaran rutin yang selama ini diberikan pemerintah untuk menyubsidi masyarakat kurang mampu.
"Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun. Ini adalah
on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Anggarannya kira-kira Rp47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang Rp20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini," jelas Suahasil dikutip dari
Headline News, Metro TV, Selasa 29 September 2026.
Suntikan dana segar ini menjadi solusi atas kondisi selisih arus kas yang tengah dialami oleh BPJS Kesehatan. Berdasarkan laporan, total iuran peserta yang berhasil dikumpulkan hingga saat ini baru mencapai Rp118 triliun.
Angka tersebut belum mampu menutup total beban manfaat pelayanan kesehatan yang telah dibayarkan kepada pihak rumah sakit, yakni sebesar Rp132 triliun.
Streaming