NEWSTICKER

MK akan Bacakan Putusan Batas Usia Maksimal Capres-Cawapres Hari Ini

N/A • 23 October 2023 10:11

Uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diputuskan hari ini, Senin (23/10/2023). Mahkamah Konstitusi (MK) bakal membacakan putusan terkait batas usia maksimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

MK bakal memutuskan tiga perkara terkait batas maksimal usia capres-cawapres. Ketiganya teregister dengan nomor perkara 102/PUU-XXI/2023, 104/PUU-XXI/2023, dan 107/PUU-XXI/2023.

Dalam perkara Nomor 102, pemohon meminta mahkamah menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 70 tahun pada proses pemilihan”.

Selain itu, para pemohon yakni Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari, Rio Saputro meminta Pasal 169 huruf d UU Pemilu mengatur norma tambahan. Salah satunya, capres dan cawapres tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran HAM berat masa lalu.

Perkara nomor 104 memohon syarat usia capres-cawapres diubah menjadi “berusia paling rendah 21 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan pertama”. Kemudian, pemohon atas nama Gulfino Guevarrato itu meminta Pasal 169 huruf n UU Pemilu dibubuhi norma tambahan, yakni “atau belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak dua kali dalam jabatan yang sama”.

Berikutnya, perkara nomor 107 yang diajukan pemohon Rudy Hartono meminta Pasal 169 huruf q UU Pemilu diubah menjadi “usia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi usia 70 tahun”. Dia meminta MK menyatakan frasa tersebut dinyatakan sebagai konstitusional bersyarat. Artinya, harus ditafsirkan pula dengan keberadaan norma pembatasan usia maksimal sebagai bagian tak terpisahkan dari persyaratan menjadi capres dan cawapres.

MK juga membacakan putusan uji materi terkait batas usia minimal capres-cawapres. Perkara pertama bernomor 93/PUU-XXI/2023 dengan pemohon bernama Guy Rangga Boro yang memohon Pasal 169 huruf q UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ”berusia paling rendah 21 tahun”.

Selanjutnya, perkara bernomor 96/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan Riko Andi Sinaga. Andi meminta Hakim Konstitusi menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ”berusia paling rendah 25 tahun”.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Metrotvnews.com

(Nopita Dewi)