Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantah adanya pakta integritas yang berisi arahan untuk mendukung Ganjar Pranowo, seperti yang beredar surat arahan kepada Pj Bupati Sorong.
Staf Khusus Kemendagri Kastorius Sinaga mengatakan pihaknya tidak mengetahui pakta integritas atau arahan mendukung Ganjar Pranowo. Ia menegaskan dokumen tersebut bukan berasal dari Kemendagri.
Kemendagri tidak pernah mengarahkan para penjabat daerah untuk memilih calon tertentu. Keputusan dengan kementerian terkait secara tegas telah mengistruksikan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penjabat daerah untuk bersikap netral di kontestasi Pemilu 2024.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dokumen pakta integritas saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Pj Bupati Sorong yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap. Dugaan suap tersebut melibatkan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing.
