Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyatakan poin netralitas TNI menjadi bagian penting dalam uji kelayakan dan uji kepatutan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI. Komisi I pun membentuk Panja Netralitas TNI pada Pemilu 2024 yang telah mendapat persetujuan dari Jenderal Agus Subiyanto.
"Beliau (Agus Subiyanto) juga sepakat untuk terbentuknya Panja Netralitas TNI. Sesungguhnya tidak hanya kepada mitra kami TNI, tapi kepada seluruh mitra di Komisi I," ujar Meutya Hafid kepada wartawan, Senin, 13 November 2023.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Utut Adianto, mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) netralitas TNI. Hal itu disampaikan saat rapat kerja membahas kesiapan TNI mendukung pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bersama Komisi I DPR.
"Kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR buatlah panja netralitas TNI," kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 November 2023.
Ia mengaku khawatir apabila pimpinan TNI menerima perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku panglima tertinggi. Prajurit tak bisa menolak perintah atasan.
"Yang paling sulit dari kepala staf dan panglima ini kalau presiden perintah. Tentara dari kecil untuk tegak lurus kepada atasan. Oleh karenanya dalam keadaannya, kita menghormati Pak Yudo orang baik, Pak KSAL orang baik. Ini semua orang baik. Tidak ada kita yang ingin kedaulatan kita terganggu," ujar Utut.
