Bupati Sidoarjo Minta SPPG Tanggulangin Kalitengah Ditutup Permanen

Dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan santri di Sidoarjo, Jawa Timur, memicu reaksi keras dari pemerintah daerah setempat. Bupati Sidoarjo, Subandi, mengkritik sanksi pembekuan operasional 30 hari yang dijatuhkan Badan Gizi Nasional (BGN) kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah Tanggulangin, karena dinilai tidak memberikan efek jera. Ia mendesak adanya sanksi yang jauh lebih berat, yakni penutupan permanen dan pertanggungjawaban penuh dari pihak pemilik.

"Kita tutup saja SPPG-nya. Yang kedua, sanksi pemiliknya, biarkan punya tanggung jawab. Tidak ada jeranya cuma suspend 30 hari," tegas Subandi dalam dialog Primetime News, Metro TV, Rabu 2 September 2026.

Ia menyoroti bahwa pemilik SPPG tersebut merupakan warga dari luar daerah, yakni Malang, yang minim pengawasan lantaran menyerahkan operasional sepenuhnya kepada karyawan. Menurutnya, hal ini berisiko bagi daerah jika terjadi permasalahan fatal yang memakan korban.

Dugaan Pelanggaran SOP Fatal

Lebih lanjut, Subandi mengungkap temuan fatal terkait standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak dijalankan dengan semestinya. Berdasarkan hasil inspeksi ke dapur SPPG Kalitengah, terungkap bahwa proses memasak sudah dimulai sejak pukul 12.00 malam, dan tahapan pengemasan dilakukan sejak pukul 05.00 pagi.
 

Makanan tersebut baru dikirim sekitar pukul 10.00 hingga 11.00 siang, dan baru dikonsumsi oleh para santri pada pukul 13.00.

"Kalau lihat SOP-nya, ini hanya 4 jam. Kalau ini sampai jam 1 siang, berarti otomatis kurang lebih ada 9 jam. Kalau 9 jam tidak sesuai dengan SOP, pasti ada yang bau, dan inilah terjadinya (keracunan)," tuturnya.

Bupati Sidoarjo juga menyayangkan operasional SPPG yang belum mengantongi izin tuntas. Dari total 170 SPPG di Sidoarjo, sebanyak 31 di antaranya beroperasi mendahului izin kelayakan. Hal ini membuat pemerintah daerah kesulitan untuk memonitor kondisi standar kelayakan dapur maupun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

592 Korban Terdata

Subandi memastikan tidak ada korban meninggal dunia akibat peristiwa ini. Total kumulatif pasien terdampak mencapai 592 orang, yang terdiri dari santri pondok pesantren serta sejumlah siswa dari tingkat SD dan SMP.

Hingga pendataan pukul 17.30, sebanyak 494 pasien telah dinyatakan pulih dan diizinkan pulang, 19 lainnya dalam tahap observasi, dan tersisa 78 pasien yang masih dirawat. Sebagian besar pasien yang masih mendapatkan perawatan inap terkonsentrasi di RS Islam Siti Hajar sebanyak 38 orang, serta 5 orang di RSUD Notopuro.

"Semua sudah tertangani dengan baik di rumah sakit. Tadi kita rapat internal dengan BGN Provinsi Jawa Timur, bahwa pengobatan ini ditanggung oleh BGN pusat," ujar Subandi.