1.050 Unit Huntara Sudah Terbangun, BNPB Siap Ganti Atap Sesuai Arahan Presiden

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kemajuan signifikan dalam pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Hingga saat ini, sebanyak 1.050 unit huntara telah terbangun dan mulai terlihat fisiknya di tiga provinsi tersebut.

Dalam konferensi pers harian, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyatakan bahwa pengerjaan terus dikebut siang dan malam agar warga terdampak dapat segera pindah ke hunian yang layak.

BNPB menargetkan pembangunan seluruh unit huntara dapat dioptimalkan dalam waktu 1,5 bulan ke depan. Hal ini bertujuan agar para pengungsi bisa menempati hunian baru sebelum memasuki awal bulan suci Ramadan.

"Kita mengharapkan kebutuhan huntara di seluruh kawasan terdampak ini bisa kita optimalkan dalam 1,5 bulan ke depan, sehingga di awal Ramadan nanti warga sudah bisa pindah ke huntara semuanya," ujar Abdul Muhari.

Secara total, BNPB bersama Satgas TNI dan mitra terkait berencana membangun hingga 13.000 unit hunian. Kecepatan pengerjaan menjadi fokus utama, di mana dalam simulasi lapangan, sekitar 600 unit berhasil diselesaikan hanya dalam waktu delapan hari.
 

Baca juga: Kapolda Aceh Salurkan 6 Ton Bantuan untuk Korban Banjir Bener Meriah

Menanggapi tinjauan Presiden Prabowo Subianto yang mengevaluasi penggunaan atap seng karena dianggap menimbulkan suhu panas di dalam ruangan, BNPB menyatakan kesiapannya untuk melakukan penyesuaian. Presiden mengarahkan agar ditambah komponen peredam panas atau material lain untuk menjaga kenyamanan warga.

"Tentu saja arahan Presiden ini mempertimbangkan kondisi yang akan dirasakan oleh masyarakat yang nanti akan menghuni. Personel lapangan akan menyesuaikan dengan ketersediaan material yang ada, dan itu harus kita lakukan," tegas Abdul.

Saat ini, tercatat sebanyak 23 kabupaten/kota di wilayah terdampak telah beralih status dari tanggap darurat ke fase pemulihan. Dengan transisi ini, fokus kerja pemerintah akan bergeser ke arah rekonstruksi, pembersihan kawasan, hingga pencairan dana tunggu hunian.

BNPB juga akan berkoordinasi erat dengan Kementerian Sosial untuk penyaluran santunan ekonomi dan penyediaan perabotan rumah tangga. Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi serta mengembalikan kehidupan masyarakat terdampak ke kondisi normal sesegera mungkin.