18 September 2026 12:21
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menangani dampak kekeringan meteorologis di Ibu Kota. Penanganan tersebut berfokus pada penyediaan armada tangki air bersih, penyiapan saluran aduan darurat, serta penjaminan ketersediaan air baku.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Cicho Hakim, menyatakan bahwa Pemprov DKI bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan PAM Jaya telah menyiagakan sekitar 30 unit mobil tangki air dari 10 instansi. Bahkan, Pemerintah Kota Jakarta Selatan telah menyalurkan bantuan berupa tangki berkapasitas 5.000 liter ke kawasan Pondok Labu dan Cilandak.
Guna mempercepat penanganan di lapangan, Pemprov DKI mengimbau warga yang mengalami krisis air bersih untuk segera menyampaikan laporan.
"Kami dari Pemprov DKI Jakarta beserta BPBD, semua instansi terkait termasuk PAM Jaya selalu berjaga-jaga, sudah menyiapkan sekitar 30 tangki dari 10 instansi. Kalau memang warga di Jakarta di wilayah mana pun merasa ada kekeringan, kekurangan air, dan lain-lain, bisa untuk mengadukannya ke Jakarta Siaga 112 atau JAKI," ujar Cicho Hakim dalam tayangan Selamat Pagi Indonesia Metro TV, Jumat, 18 September 2026.
Setiap laporan yang masuk melalui nomor darurat 112 atau aplikasi JAKI akan langsung diverifikasi oleh petugas lapangan. Selanjutnya, PAM Jaya bersama pemerintah kota dan pihak kelurahan akan mendistribusikan tangki air bersih ke lokasi terdampak. Sejauh ini, terdapat 13 laporan dari sembilan kelurahan yang telah ditangani dan kondisinya terlokalisasi.
Di samping penanganan darurat, Pemprov DKI memastikan pasokan air baku bagi masyarakat Jakarta yang dikelola PAM Jaya masih dalam kondisi aman. Pasokan yang bersumber dari Waduk Jatiluhur tersebut menopang sekitar 80 persen kebutuhan air di Jakarta.
"Air baku PAM Jaya itu sebenarnya masih aman dari Jatiluhur yang selama ini adalah pasokan air ke Jakarta 80 persen. Tinggi muka air masih aman, neraca airnya juga diproyeksikan masih surplus hingga akhir tahun 2026," kata Cicho.
Pemprov DKI Jakarta mendorong masyarakat yang kawasannya sudah terjangkau perpipaan PAM Jaya untuk segera beralih berlangganan dan menghentikan penggunaan air tanah. Saat ini, Pemprov DKI terus memperluas cakupan jaringan pipa PAM Jaya dari 80 persen menuju target 100 persen dalam satu hingga dua tahun ke depan.