Setya Novanto Bebas Bersyarat saat Momen HUT ke-80 RI, Ini Kata KPK

Mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) resmi mendapatkan kebebasan bersyarat sehari jelang perayaan Hari Kemerdekaan ke-80 RI. Menanggapi hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kasus korupsi pengadaan KTP-el yang menjerat mantan ketua DPR itu merupakan kejahatan serius.

"Bicara perkara itu, kita kembali diingatkan sebuah kejahatan korupsi yang serius, dengan dampak yang benar-benar langsung dirasakan hampir seluruh masyarakat Indonesia," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Senin, 18 Agustus 2025.

Budi mengatakan kejahatan korupsi KTP-el merupakan kejahatan serius dengan dampak benar-benar langsung dirasakan hampir seluruh masyarakat Indonesia. Ia mengatakan kasus Setnov bukan hanya merugikan negara, tetapi perkara itu secara langsung membuat masyarakat rugi karena kualitas KTP-el yang dikurangi.

"Karena tidak hanya besarnya nilai kerugian negara, tapi juga secara masif mendegradasi kualitas pelayanan publik," ujar Budi.

Kasus Setnov diharapkan KPK jadi peringatan untuk semua pihak. Efek jera diharap timbul agar kasus mega korupsi serupa tak terulang.

"Namun, kejahatan korupsi selalu menjadi pengingat sekaligus pembelajaran untuk generasi berikutnya, agar sejarah buruk itu tidak kembali terulang," ucap Budi.
 

Baca:  ICW: Kebebasan Bersyarat Setnov Bentuk Kemunduran Pemberantasan Korupsi

Momen kemerdekaan Republik Indonesia diharap jadi pemicu korupsi tak terulang lagi di Indonesia. Sebagai mana tema hari ulang tahun ke-80 RI kali ini adalah 'Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju'.

"Sebagaimana tagline HUT RI ke-80, ‘Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju’, demikian halnya dalam upaya pemberantasan korupsi, baik melalui upaya Pendidikan, pencegahan, maupun penindakan. Butuh persatuan dan kedaulatan seluruh elemen masyarakat, untuk melawan korupsi, demi perwujudan cita-cita dan tujuan bangsa," tegas Budi.

Sebelumnya MA sempat mengabulkan upaya hukum luar biasa atau PK yang diajukan terpidana kasus KTP elektronik yanh juga mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto ini. Hukuman Setnov menjadi 12 tahun dan 6 bulan penjara dari sebelumnya 15 tahun. Dia terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) junctoPasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Setnov juga dihukum membayar uang pengganti sejumlah USD7.300.000 dikompensasi sebesar Rp5 miliar yang telah dititipkan oleh terpidana kepada Penyidik KPK dan yang telah disetorkan terpidana.

"Pidana penjara selama 12 tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp500.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan," kata hakim MA dalam putusannya.