Tak Ada Orang Parpol di Struktur Danantara

CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menegaskan tidak satupun anggota partai politik yang akan mengisi struktur Danantara. Roslan menyebut akan memilih figur-figur profesional untuk membantunya menjalankan Danantara.

"Saya sampaikan juga di peraturannya bahwa tidak boleh ada orang partai," kata Rosan dalam tayangan di Metro TV, Senin, 24 Februari 2025. 

Rosan menjamin struktur Danantara akan dikelola secara profesional dengan prinsip meritokrasi. Ia menegaskan hanya orang-orang terbaik yang bisa mengisi posisi di Danantara.

"Pokoknya kita berdasarkan meritokrasi, berdasarkan pemilihan orang-orang terbaik yang ditentukan bukan hanya oleh kami sendiri, tapi juga oleh tim internasional yang ada dan tim nasional yang ada untuk melakukan pemilihan orang-orang terbaik yang ada di Indonesia maupun di global," jelasnya. 
 

Baca juga: Ini Struktur Lengkap Pengurus hingga Pengawas Danantara

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan BPI Danantara. Peluncuran dilaksanakan di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin, 24 Februari 2025.

Dalam peluncuran itu, Presiden Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi), Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri BUMN Erick Thohir.

Danantara akan berfokus pada investasi non-APBN seperti manufaktur, produksi pangan, energi baru dan terbarukan, industri hilir dan lainnya. Lembaga ini diproyeksikan mengelola dana hingga lebih dari Rp14 ribu triliun.

Danantara akan mengelola aset tujuh BUMN raksasa, antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), dan MIND ID.