Meritokrasi untuk Birokrasi

Meritokrasi birokrasi mendalilkan kesetaraan peluang untuk naik jabatan. Tanpa meritokrasi, kepemimpinan akan dikuasai orang-orang yang mau namun tak mampu. Meritokrasi menjadi strategi reformasi birokrasi dengan harapan terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel, berintegritas, dan melayani.

Konsep meritokrasi dipopulerkan Sosiolog Inggris Michael Young sebagai sistem sosial yang menghargai kompetensi dan prestasi. Bukan status, kekayaan atau keturunan. 

Satu dekade sudah, sistem merit menjadi prinsip dasar penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara (ASN). Sistem merit menjadi strategi mewujudkan visi World Class Bureaucracy.

Pada 2023, Komisi Aparatur Negara 2023 melakukan evaluasi terhadap 587 instansi pemerintah. Instansi-intansi itu terdiri dari 34 kementerian, 21 lembaga, 97 provinsi, dan 94 kabupaten/kota se-Indonesia. Hasilnya, penerapan sistem merit di 189 instansi mendapat predikat buruk.

Presiden Prabowo Subianti juga mengakui para birokrat di Indonesia belum memiliki mental melayani. "Birokrasi di kita sangat terkenal ribet dan lambat, bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit bukan mempermudah keperluan rakyat," kata Presiden Prabowo, kala itu.