Komisi Yudisial Ikut Awasi Peradilan Pemilu dan Pilkada

Kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran yang kian masif di pemilu 2024 direspons Komisi Yudisial dengan membuat pengawasan khusus terhadap proses peradilan terkait Pemilu dan Pilkada.

Selain KY, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), hingga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga menandatangani deklarasi pengawasan persidangan perkara pemilu dan pilkada.

"Di era Indonesia yang demokratis sekarang ini, sangat mungkin proses demokrasi seperti pemilu dan pilkada itu masih harus dibawa ke pengadilan, baik dalam bentuk sengketa administrasi atau pun dalam bentuk tindak pidana. Oleh sebab itu, legitimasi demokrasi kita masih harus diuji melalui proses peradilan," ungkap dalam acara Deklarasi Pengawasan Persidangan Perkara Pemilu dan Pilkada untuk Peradilan yang Jujur dan Adil pada Rabu 17 Januari 2024. 

Amzulian Rifai menyebut pemilu di Indonesia sebagai pemilu yang paling kompleks dan terbesar di dunia. Maka pengawasan jalannya persidangan penting dilakukan agar proses persidangan perkara pemilu dan pilkada berjalan dengan baik. Deklarasi yang ditandatangani para pihak menjadi komitmen dan misi untuk memastikan terjaganya integritas peradilan.

Melalui penandatangan deklarasi ini, KY bersama-sama dengan KPU, Bawaslu, FH UI, Perludem, dan Kemenpora ingin memastikan proses persidangan perkara pemilu dan pilkada mencerminkan tiga hal, yakni integritas, keadilan, dan transparansi.
  
"Sehingga pesta demokrasi kita mendapat kepercayaan dari publik yang sesungguhnya sebagai pemilih di negeri ini," ucap Ketua KY.
  
Penandatanganan deklarasi pengawasan persidangan perkara pemilu dan pilkada dilaksanakan di Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu. Agenda tersebut dihadiri langsung oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Dekan FH UI Parulian Paidi Aritonang, Manajer Program Perludem Fadli Ramadhanil, dan Sekretaris Kemenpora Gunawan Suswantoro.
  
Terdapat tiga poin komitmen deklarasi yang ditandatangani para pihak. Pertama, berpartisipasi untuk terselenggaranya pemilu dan pilkada yang jujur dan adil.
  
Kedua, turut aktif dalam mencegah pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta melakukan pemantauan persidangan perkara pemilu dan pilkada. Ketiga, mendorong kesadaran masyarakat melakukan pemantauan secara mandiri terhadap proses serta sengketa perkara pemilu dan pilkada.
  
"Kita harus bekerja sama karena pemilu di negara kita mungkin salah satu yang terbesar di dunia dan kompleks dalam pelaksanaannya, maka suksesnya itu memerlukan kontribusi dari kita semuanya," ujar Ketua KY.