Puan Janji Buka Lebar Ruang Partisipasi Publik, Terwujudkah?

Puan Maharani kembali terpilih menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Ia sempat menyinggung perihal kepercayaan publik yang telah diberikan. Kepercayaan masyarakat terhadap DPR sempat bergejolak, karena ada beberapa RUU yang tidak kunjung mendapat persetujuan dan tidak adanya partisipasi publik dalam pembahasan. Untuk itu Puan menyebut akan membuka ruang selebar-lebarnya bagi rakyat untuk menampung aspirasi. 

“Oleh karena itu di setiap alat kelengkapan dewan diperlukan komunikasi yang efektif antara AKD DPR RI dengan mitra kerja antar poksi-poksi, antar pimpinan, dan anggota dalam semangat gotong- royong, kerja bersama untuk menghasilkan kebijakan negara yang paling baik bagi kepentingan Bangsa dan Negara,” tutur Puan usai terpilih menjadi Ketua DPR RI kembali.
 

Baca juga: Moeldoko: Pengumuman Kabinet Prabowo Kemungkinan Malam Hari Setelah Pelantikan

Puan Maharani menginginkan hubungan baik antara anggota parlemen dan pemerintah ke depan. Menanggapi hal itu presiden terpilih, Prabowo Subianto juga menegaskan pentingnya kerja sama antara eksekutif dan legislatif.

Lantas bagaimana hubungan checks and balances DPR ke depan terhadap pemerintah? Pengamat politik, Burhanuddin mengatakan jika seluruh kekuatan formal dalam parlemen diangkut ke dalam pemerintahan, maka kinerjanya akan buruk dibanding pemerintahan yang punya kekuatan oposisi yang signifikan.

"Karena oposisi itu memperbaiki pemerintahan. Mereka memberikan alternatif kebijakan, koreksi kebijakan. Dan kalau semua partai masuk ke dalam pemerintahan justru yang rugi Pak Prabowo sendiri, karena tidak mendapatkan alternatif perbaikan dari kekuatan formal yang ada di parlemen," jelas Burhanuddin.