Menhut Raja Juli Siapkan 5 Strategi untuk Penanganan Karhutla di Indonesia

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan komitmen pemerintah dalam menanggulangi kebakaran Hhutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat. Dalam rapat koordinasi di Lanud Supadio, Jumat, 4 September 2026, Raja Juli memaparkan lima strategi utama yang akan dilakukan secara terintegrasi dan simultan.

Strategi pertama adalah memaksimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk memicu hujan dan membasahi lahan gambut. Menhut memastikan pesawat penyemai awan akan bersiaga hingga 13 September mendatang. 

Kedua, mengoptimalkan water bombing, termasuk dengan adanya rencana bantuan armada tambahan dari Jepang. Ia meminta wilayah Danau Sentarum yang merupakan gambut dalam menjadi prioritas pemadaman udara.

Strategi ketiga adalah penguatan pasukan darat sebagai ujung tombak pemadaman. Menhut meminta pemetaan personel dari TNI, Polri, BPBD, dan Manggala Agni dilakukan secara detail agar distribusi kekuatan efektif di titik-titik rawan seperti Ketapang dan Kubu Raya.

Keempat, penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu. Raja Juli mengungkapkan saat ini sudah ada lima korporasi yang izin usahanya dibekukan. 
 

“Seperti instruksi Pak Presiden, penegakan hukum ini harus fair, tidak diskriminatif, tidak hanya tajam ke bawah tumpul ke atas. Perseorangan, korporasi, kalau memang ada tindakan ilegal kita, supaya ada efek jera,” ujar Raja Juli dalam tayangan Breaking News Metro TV, Jumat, 4 September 2026.

Strategi terakhir adalah edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran agar tidak membakar lahan di musim kemarau. Ia juga menyerukan persatuan di tingkat lokal dan meminta para politisi untuk mengesampingkan kegaduhan politik demi keselamatan rakyat.

Guna mendukung operasional di lapangan, Menhut mengumumkan pengucuran dana sebesar Rp5,5 miliar dari Dana Hulu Kementerian Kehutanan. Dana tersebut akan diserahkan kepada Dinas LHK Kalbar untuk pemenuhan sarana dan prasarana di kawasan konservasi. Selain itu, koordinasi dengan Mendagri dan DPR terus dilakukan untuk menambah anggaran bantuan penanganan bencana ini.