Jakarta: Kita tentu sudah familiar dengan sejumlah program strategis pemerintah pusat di antaranya adalah Sekolah Rakyat. Sebuah program akses pendidikan yang ditujukan bagi kelompok miskin dan miskin ekstrem.
Penanggung jawab teknis program
Ada tiga kementerian teknis yang menjadi penanggung jawab dari program ini. Ada tiga irisan implementasi teknis dari pengeksekusian program ini. Pertama adalah data sosial ekonomi masyarakat yang menjadi ranah daripada
Kementerian Sosial. Ini menjadi krusial karena memang target dari program ini adalah anak dari keluarga miskin ekstrim atau desil 1 dan anak dari keluarga miskin atau desil 2. Dan penjaringan terhadap calon siswa ini akan menjadi tanggung jawab daripada kementerian sosial.
Sedangkan untuk kurikulumnya tentu menjadi ranah
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mengingat bahwa jenjang sekolah rakyat ini ada di tingkatan sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas.
Dan yang terakhir yang tidak kalah penting tentunya adalah terkait dengan infrastruktur fisik dari sekolah. Bicara bangunan, bangunan sekolah yang akan digunakan adalah tanggung jawab daripada
Kementerian Pekerjaan Umum. Tiga kementerian ini merupakan penanggung jawab dari sekolah ini mulai dari fisik, data dan juga dari kurikulum.
Jumlah sekolah rakyat
Sebagai pengingatnya bahwa sekolah rakyat sudah beroperasi. Saat ini total ada 166 sekolah yang tersebar di 34 provinsi yang diresmikan secara langsung oleh
Presiden Prabowo Subianto pada Januari 2026 lalu secara serentak.
Dan saat ini tengah dilakukan pembangunan tahap dua yang ditargetkan untuk bisa beroperasi pada tahun ajaran 2026-2027 mendatang. Dan dari 104 lokasi yang sedang dibangun tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, 93 di antaranya terus dikejar agar bisa digunakan pada tahun ajaran baru mendatang. Dengan penjabaran 69 sekolah ditargetkan selesai penuh dan 24 berstatus fungsional atau belum 100% tetapi sudah bisa digunakan untuk belajar mengajar.
Untuk angka jangka panjangnya pada Januari lalu Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa target hingga 2029 akan ada 500 sekolah rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia.
Jumlah siswa dan target jangka panjang
Perkembangan jumlah murid sekolah rakyat juga diproyeksikan terus bertambah baik karena target pemerintah maupun juga kapasitas yang telah disiapkan.
Kalau pada Januari 2026 lalu, 166 sekolah yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto telah menyekolahkan sebanyak lebih dari 15.954 siswa.
Dan pada tahun ajaran baru 2026-2027 mendatang pemerintah sebenarnya menargetkan sebanyak 32.640 calon siswa baru. Namun per awal Juni ini saja sudah ada lebih dari 42.000 calon siswa baru sehingga sudah melampaui target.
Angka tersebut diperoleh dari penjangkauan yang dilakukan oleh Kemensos dari data kesejahteraan sosial DTSN beserta temuan langsung di lapangan untuk melakukan asesmen apakah calon siswa ini dapat dikatakan layak untuk berpartisipasi dalam sekolah rakyat.
Sementara pembangunan tahap 2 ini sedang berlangsung apabila sesuai dengan perencanaan awal kapasitas ini juga luar biasa besar. Mampu menampung hingga 112.320 siswa dengan perkiraan sekitar 1.080 per sekolahnya. Sebenarnya kalau kita coba untuk sinkronkan dengan data pemerintah bahwa per Januari 2026 ini ada 43,1 juta penduduk Indonesia berada dalam kelompok desil 1 dan 2.
Sebenarnya Presiden Prabowo Subianto juga selalu secara konsisten dengan Pendidikan untuk keluarga kurang mampu, dan menyampaikan bahwa "sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah. Mereka yang paling kurang berdaya."
Kepedulian negara terhadap pendidikan adalah kabar baik yang patut dijaga. Namun sejarah menunjukkan bahwa banyak program lahir dengan semangat besar tetapi juga diuji oleh waktu. Kita tentu berharap sekolah rakyat dibangun diatas fondasi kebijakan yang kuat, terukur dan berkelanjutan, yang dipertaruhkan karena ini bukan hanya kesuksesan sebuah program tetapi masa depan ribuan anak Indonesia yang menggantungkan harapan masa depannya kepada negara.
Sumber: Redaksi Metro TV
Streaming