Tekan Beban Subsidi, Pemprov DKI Siapkan Skema Tarif TransJabodetabek Berbasis Jarak

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menggodok skema tarif baru untuk layanan bus TransJabodetabek yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Jika selama ini penumpang menikmati tarif flat sebesar Rp3.500, ke depannya besaran tarif akan disesuaikan berdasarkan jarak perjalanan yang ditempuh.

Langkah ini diambil menyusul pembengkakan nilai subsidi operasional seiring dengan ekspansi rute TransJabodetabek ke berbagai wilayah pinggiran Jakarta. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mencatat bahwa subsidi untuk layanan TransJabodetabek pada 2026 menembus angka lebih dari Rp401 miliar. Besaran subsidi per penumpang saat ini rata-rata mencapai Rp12.000.

Pemerintah menilai skema tarif flat Rp3.500 sudah tidak lagi mencerminkan biaya operasional yang sebenarnya, terutama untuk rute-rute panjang. Rute yang semakin panjang membuat kebutuhan subsidi operasional terus meningkat. Pemprov DKI Jakarta menilai tarif berbasis jarak dapat menciptakan sistem yang lebih proporsional. 

"Enggak mungkin rute seperti Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta tarifnya Rp3.500, karena naik Damri atau moda transportasi lain rata-rata sudah berada di atas Rp100.000," beber Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang dikutip Metro Siang pada Rabu, 10 Juni 2026.

Meski angka pastinya segera diputuskan dalam waktu dekat, tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menyeimbangkan keberlanjutan subsidi transportasi publik dengan kebutuhan jutaan komuter harian.
 

Baca juga: Pramono Pastikan Tetap Subsidi TransJabodetabek Meski Ada Penyesuaian Tarif

Tanggapan Masyarakat

Rencana kenaikan tarif ini memicu reaksi beragam dari warga pengguna transportasi umum. Sebagian masyarakat menilai tarif Rp3.500 memang sudah terlalu murah mengingat kenaikan harga BBM, sehingga penyesuaian dianggap wajar.

"Mungkin bisa disurvei ulang sehingga tarif baru tidak membebani masyarakat," ungkap pengguna TransJabodetabek, Daniel Adikusuma.

Namun, banyak pula pengguna yang meminta agar kebijakan ini ditunda atau dikaji ulang. Warga berharap Pemprov DKI terlebih dahulu melakukan perbaikan layanan, seperti penambahan armada agar tidak terjadi penumpukan penumpang di koridor pada jam sibuk, serta perluasan rute agar jangkauan transportasi lebih luas.

"Bagi saya, kurang tepat jika ada kenaikan tarif saat ini. Karena tahu sendiri kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang mengalami goncangan," Lismilah Sari.

Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta belum mengumumkan besaran tarif final, namun mereka memastikan akan tetap mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut. Pelaksanaan kebijakan ini menjadi tantangan besar dalam menjaga ketergantungan komuter Jabodetabek terhadap moda transportasi massal.