MK: Parpol yang Biarkan Praktik Politik Uang Dapat Dibubarkan

Partai politik yang terbukti membiarkan praktik politik uang dapat dibubarkan untuk memberikan efek jera. Argumentasi itu disampaikan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan uji materi sistem pemilu pada 15 Juni 2023. 

Dalam permohonannya, penggugat uji materi UU Pemilu menilai sistem pencoblosan secara proporsional terbuka berpotensi memunculkan praktik politik uang dan tindak pidana korupsi. Namun, MK menilai politik uang yang menjadi pertimbangan gugatan uji materi tersebut berpotensi terjadi di kedua sistem pemilu. 

Penilaian sistem pemilu terbuka sarat money politic dinilai hakim bukan alasan yang tepat mengubah sistem pemilu ke tertutup. Ketua KPU Hasyim Asy'ari sependapat dengan pertimbangan MK tersebut. Sistem pemilu harus mampu mencegah dan meminimalkan praktik politik uang sejak awal pencalonan. 

Pengamat politik Ujang Komaruddin juga menyebut kerawanan politik uang dalam sistem proposional terbuka merupakan sebuah realita politik di Indonesia. Meski masa pendaftaran calon legislator telah berakhir, tugas parpol tidak serta-merta menjadi lebih ringan dalam menghasilkan pemilu yang berkualitas. 

Partai politik harus memastikan seluruh calegnya berkomitmen dalam menjalankan kampanye yang jujur dan adil.