Myanmar dan TPPO Jadi Pembahasan Penting di KTT ASEAN 2023

Presiden Jokowi menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di ASEAN. Selain itu Presiden juga menegaskan penyelesaian dan konflik di Myanmar sebagai isu prioritas yang harus dibahas dan disepakati dalam KTT ke-42 ASEAN.

Secara tegas, Presiden Joko Widodo menyebut, pemberantasan perdagangan orang penting, terutama akibat penyalahgunaan teknologi karena korbannya adalah warga ASEAN, dan sebagian besar bahkan warga negara Indonesia. 

Selain itu, Presiden juga menegaskan dalam KTT ke-42 ASEAN ini, juga akan membahas solusi penyelesaian konflik di Myanmar. Indonesia tetap pada posisi untuk mendorong implementasi lima poin konsensus yang sudah disepakati bersama Myanmar, yakni mengutamakan dialog, menghentikan penggunaan kekerasan, serta memberikan bantuan kemanusiaan.

Namun, Presiden mengakui keterbatasan akses menjadi hambatan penyelesaian konflik hingga penyaluran bantuan di Myanmar.

"Ini penting dan sengaja saya usulkan karena korbannya adalah rakyat ASEAN dan sebagian besar adalah WNI kita," ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers secara virtual yang ditayangkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin, (8/5/ 2023). 

Presiden menegaskan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) harus diberantas dari hulu sampai ke hilir. Sehinggga, salah satu yang dihasilkan dalam KTT ASEN ke-42 terkait penanggulangan TPPO. 

Presiden menyebut sebanyak 143 warga negara Indonesia (WNI) korban TPPO di Manila Filipina telah berhasil diselamatkan pada 5 Mei 2023. Ratusan WNI itu diselamatkan merupakan bagian dari 1.049 orang dari 10 negara yang menjadi korban TPPO.

Selain itu, Pemerintah Indonesia telah menyelamatkan 20 WNI korban TPPO di Myanmar. Presiden menyebut proses penyelamatan dilakukan dengan tidak mudah, karena berada di daerah konflik.