Menguji Kenegarawanan Jokowi Jelang Pilpres 2024

Kenegarawanan Presiden Joko Widodo diuji di tengah sorotan keterlibatannya menentukan figur capres-cawapres dalam Pilpres 2024. Kesadaran Presiden Jokowi atas etika publik dan penghormatan Jokowi atas jabatan yang ia emban harus disadari. 
 
Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat. Maka, mandat berada di tangan rakyat. Kekuasaan itu diimplementasikan dalam pemilu yang jujur, adil, bebas dan demokratis. Artinya, pemilu harus bebas dari campur tangan pemerintah, termasuk kepala negara. 

Seharusnya presiden tidak cawe-cawe dalam urusan figur capres. Ia juga bukan ketua umum partai, sehingga tidak pantas pula mengendorse capres-cawapres penggantinya.

Pengamat Politik Ray Rangkuti mempertanyakan sejauh mana keterlibatan Jokowi dalam proses dukungan capresnya. Apalagi, Jokowi secara terang menyebutkan sejumlah nama cawapres yang bisa mendampingi Ganjar yang sebagian besar adalah pembantunya di kabinet saat ini.

Sementara itu, Bacapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menegaskan, kalau negara ikut andil dalam capres-cawapres, maka negara sedang melecehkan rakyat. Menurut Anies, rakyat Indonesia sudah cukup matang dan mampu, sehingga tidak pantas diintervensi dan menolak untuk dipengaruhi.

Sebagai negarawan mestinya Jokowi paham bahwa negara ini menganut sistem demokrasi bukan kerajaan, sehingga dia tidak perlu repot-repot menyiapkan figur capres untuk kesuksesan Pilpres 2024.