Peluang Koalisi dengan Pemerintah, PDIP: Hak Prerogatif Presiden

Jakarta: Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira merespons soal peluang partainya gabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia menekankan keputusan mengajak PDI Perjuangan bagian dari hak prerogatif Kepala Negara.

"Soal bergabung dengan pemerintahan itu adalah hak prerogatif presiden dan kita harus menghormati hak prerogatif presiden," kata Hugo melalui keterangan video, Selasa, 5 Agustus 2025.

Dia mengatakan posisi PDI Perjuangan saat ini masih berada di luar pemerintahan. PDI Perjuangan tidak menjadi oposisi, melainkan sebagai partai penyeimbang.

"Secara tegas dan jelas, Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri sudah menyampaikan bahwa PDI Perjuangan adalah partai penyeimbang," ujar Hugo.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu mengatakan posisi PDI Perjuangan sejatinya bisa memberikan dukungan kepada pemerintah. Dukungan bisa diberikan secara substansial.

"Jadi bergabung tidak harus ada di dalam pemerintahan tetapi bagaimana kita memberikan dukungan secara substantif, secara kualitatif terhadap pemerintahan," jelas Hugo.

PDIP jadi partai penyeimbang

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan partainya tak menempatkan diri sebagai oposisi pemerintahan. PDIP mengambil posisi sebagai partai penyeimbang.

"PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," kata Megawati dalam kongres ke-6 PDIP di Nusa Dua, Bali, Sabtu, 2 Agustus 2025. (FAH)