Didorong Jadi Cawapres Prabowo, PDIP Yakin Gibran Kader yang Loyal

PDI Perjuangan kembali menyinggung politik pecah belah merespons soal skenario dari pihak lain yang mencoba mengaitkan putra sulung Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka masuk dalam bursa bacawapres Prabowo Subianto. 

PDI Perjuangan memastikan tak takut apabila Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dipinang oleh poros di luar PDIP menjadi bacawapres. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto meyakini Gibran merupakan kader yang disiplin dan taat pada asas kepartaian.

"Di dalam sekolah-sekolah partai itu Gibran selalu hadir dengan penuh berdisiplin," ungkap Hasto.

Hasto kembali menyinggung adanya skenario dari pihak lain yang hendak mencoba melakukan politik pecah belah. Padahal dalam era demokrasi saat ini, menurut Hasto, diperlukan energi positif untuk kontestasi Pemilu 2024.

"Kalau ada isu-isu itu kan memang ada skenario dari pihak-pihak lain yang mencoba untuk meletakkan politik devide at imperia," jelas Hasto

"Jadi kontestasi Pemilu monggo boleh-boleh saja, tapi tempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi," tegasnya.

Sebelumnya salah satu partai di Koalisi Indonesia Maju yakni Partai Bulan Bintang merekomendasikan putra sulung Presiden Jokowi sebagai bacawapres Prabowo. Meski dinilai sebagai individu muda dan kompeten Gibran masih terhadang syarat ambang batas usia capres-cawapres yang masih 40 tahun.

Kaesang ke PSI, PDIP Tak Happy?

Masuknya putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang pagar ke Partai Solidaritas Indonesia nampaknya tidak membuat senang PDI Perjuangan. Ada pandangan masuknya Kaesang ke PSI tidak lepas dari jauh-jauh Presiden Jokowi yang kini tengah bermain politik dua kaki

Gibran Rakabuming Raka tampaknya tak terlalu senang dan antusias menanggapi adiknya, Kaesang, yang masuk ke Partai Solidaritas Indonesia.

Gibran enggan berkomentar banyak perihal adiknya yang memilih beda partai itu.

"Tanya Kaesang ya. Urusan PSI tanya ke orangnya aja," jawab Gibran saat ditanya wartawan soal masuknya Kaesang ke PSI. 

Berlabuhnya Kaesang ke PSI berawal saat PSI mendengungkan wacana Kaesang bertarung dalam pemilihan Walikota Depok Jawa Barat awal Juni lalu. Sejak saat itu, PSI mulai mengajak Kaesang menjadi kader PSI hingga berujung mengantar Kartu Tanda Anggora (KTA) resmi PSI ke kediaman Presiden Jokowi di Solo, Jawa Tengah

"Balik lagi karena saya lihat diisi oleh anak-anak muda, punya kompetensi punya semangat daya juang bagus. Kenapa tidak?," jelas Kaesang. 

Muncul pandangan, masuknya Kaesang ke PSI ada campur tangan Presiden Jokowi. Jokowi dinilai tengah bermain politik dua kaki karena tak sepenuhnya mendukung Ganjar pranowo, melainkan Prabowo Subianto.

"Yang paling menguntungkan bagi Pak Jokowi ada menggabungkan dua kekuatan ini yaitu Ganjar dan Prabowo," ujar analis politik, Hanta Yuda. 

Apa yang dilakukan Kaesang tentu tidak membuat senang PDI Perjuangan. Di dalam aturan partai, Kaesang bebas memilih partai yang diinginkan ya namun dengan begini langkah Kaesang memutus tradisi keluarga Presiden Joko Widodo yang notabene kader PDI Perjuangan. 

Yang jelas Kaesang tak punya rekam jejak politik selama ini. Kaesang hanya dikenal sebagai pengusaha yang sudah merintis usahanya sejak 2017 lalu. 

Respon Ganjar Soal Pertemuan Megawati-Prabowo

Bakal calon presiden dari PDI Peruangan, Ganjar Pranowo menanggapi terbukanya peluang pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyusul isu dua poros Pilpres 2024. Ganjar menyebut, pertemuan antar pemimpin diperlukan agar tidak ada kecurigaan di masyarakat. 

Belakangan muncul isu poros pilpres, sedangkan baik Ganjar mau pun Prabowo sama-sama belum menentukan siapa cawapres masing-masing.

Ganjar menilai, pertemuan antar pimpinan parpol diperlukan agar tidak ada kecurigaan di masyarakat dan suasana  jelang Pemilu 2024 tetap sejuk.

"Semua pemimpin berkomunikasi intens itu bagus, biar masyarakat juga tidak ada pembelahan, kecurigaan," kata Ganjar Pranowo di Jakarta, baru-baru ini.

Bawaslu Harusnya Juga Usut PDIP Terkait Pelanggaran Gibran dan Bobby

Pengamat Sebut PDIP-Demokrat 'Acuh-Acuh Butuh, Malu-Malu Mau'

Ke manakah arah Partai Demokrat usai keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan sepertinya masih alot untuk diselesaikan. Sebelumnya kabar Demokrat akan merapat ke koalisi PDI Perjuangan bergulir setelah elite kedua partai saling mengobrol.

Obrolan bergabungnya Partai Demokrat juga jadi menu ketum-ketum partai pengusung Ganjar Pranowo pada rapat konsolidasi 13 September 2023 di Kebon Sirih.

Para ketum parpol mendukung Ganjar Pranowo membuka tangan masuknya Demokrat, asalkan berkomitmen memenangkan paslon yang diusung.

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra menyatakan baik antara Demokrat dan PDIP maupun pribadi dari Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri tidak memiliki masalah apa pun. 

"Bagi Kami kendala tidak ada, cocok-cocok saja. Hanya saja masih banyak hal yang harus dibicarakan," ungkap Koordinator Jubir DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra .

Herzaky menegaskan jika nantinya memang Partai Demokrat memutuskan untuk tidak bergabung dengan PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo, bukan berarti keduanya menjadi musuh.

"Yang pasti perbedaan pandangan bukan berarti kita masih berlawanan dan bermusuhan," jelas Herzaky.

Sementara itu politisi PDIP, Masinton Pasaribu meminta publik tidak mendesak kedua partai segera bersatu dan membiarkannya mengalir begitu saja.

"Bahwa nanti kemudian ada kesepakatan atau komitmen bersama untuk bergerak dan berjuang, ini biar berproses saja sembari komunikasi ini berjalan," ungkap politisi PDIP, Masinton Pasaribu.

Sebab menurutnya demokrasi itu salah satunya adalah silaturahmi dan berkomunikasi.

Menanggapi hal ini, pakar komunikasi politik, Effendi Gazali menilai baik Partai Demokrat maupun PDI Perjuangan saling membutuhkan tapi masih malu untuk bertindak terlebih dahulu. 

PDIP menyebut partainya memiliki 'golden ticket' untuk mengusung bacapres tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, sementara Demokrat memiliki suara kurang lebih 10%. Sehingga baik PDI Perjuangan maupun Demokrat memiliki daya tawarnya tersendiri.

"Jadi sama-sama bahasa yang paling enaknya 'acuh-acuh butuh, malu-malu mau' dalam konteks yang positif," jelas pakar komunikasi politik, Effendi Gazali.

Puan Rileks Membaca Langkah Politik Koalisi Perubahan untuk Persatuan

Jakarta: Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani tak ambil pusing dengan langkah politik Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Koalisi yang dikomandoi Partai NasDem itu sudah memastikan Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.

"Ya sudah mau diapain lagi, ya sudah," kata Puan Maharani saat kunjungan kerja di Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah, Sabtu 2 September 2023.

Puan paham penunjukan Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar, sebagai pendamping Anies Baswedan menyisakan "luka" untuk Partai Demokrat. Tapi, Ketua DPR itu tak mau mengomentari persoalan itu lebih jauh.

Yang pasti, tambah Puan Maharani, sampai saat ini PDI Perjuangan masih membuka komunikasi politik dengan partai mana pun. Dia memastikan, PDI Perjuangan tak akan mengunci pintu untuk Demokrat andai partai itu ingin merapat setelah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

"Ya mungkin saja (Partai Demokrat bisa bergabung dengan PDI Perjuangan). Kita lihat nanti," jelas Puan.

Sejatinya, menurut Puan Maharani, calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo pun sudah memiliki calon wakil. Namun, PDI Perjuangan tak mau terburu-buru membeberkan ke publik.

"Tinggal menunggu waktu (untuk dideklarasikan-Red.)," terang Puan Maharani.

Masinton Menilai Duet Anies-Cak Imin Dinamika Politik yang Seru

Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menyebut bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa ke Koalisi Perubahan sebagai dinamika politik yang seru. Masinton menyatakan deklarasi Anies-Cak Imin ibarat pacarannya dengan AHY, namun ijab kabulnya dengan yang lain. 

"Setelah selama setahun berpacaran dengan yang berbeda dan kemudian ijab kabulnya dengan yang lain," kata politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu.

Meskipun demikian, Masinton menghormati keputusan masing-masing partai politik soal kerja sama politik dan bacapres-bacawapres yang akan diusung. 

Masinton juga menyebut peluang kerja sama antara PDIP dan Demokrat bukan hal yang mustahil. Mengingat batas akhir pendaftaran capres-cawapres di KPU RI masih terbuka hingga 25 November 2023 malam.

"Tentu kalau PDI Perjuangan dan Partai Demokrat bergabung, itu bisa menjadi satu kekuatan," ungkap Masinton.

Masinton menilai PDI Perjuangan dan Demokrat memiliki banyak kesamaan. Di antaranya pernah berada di dalam pemerintahan selama dua periode berturut-turut, juga sama-sama pernah menjadi oposisi.

"Artinya bahwa PDI Perjuangan punya komitmen tinggi terhadap demokrasi dan kita sangat respek. Dan juga teman-teman Demokrat menampakkan itu," jelasnya.

Ganjar Tekankan Netralitas ASN di Pemilu 2024

Bacapres PDI Perjuangan yang juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menghadiri seminar yang digelar Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Dalam pidatonya di acara bertema Penjaga Netralitas ASN dari Politisasi di Birokrasi Kota Semarang ini, Ganjar mengajak ASN Pemprov Jawa Tengah dan ASN pemerintah daerah lain untuk bisa netral dalam Pemilu 2024 mendatang.

Ganjar menegaskan ASN sebagai pelayan masyarakat harus patuh dan menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dari aturan tersebut membebaskan para aparatur negara untuk menentukan pilihannya dalam kontestasi Pemilu. 

Ganjar juga menekankan bahwa seorang kandidat tidak boleh memaksakan atau menggerakkan ASN untuk memilihnya. Ganjar juga menyarankan kandidat tersebut untuk memberikan teladan serta mau turun dan guyub bersama rakyat.

"Kalau lah si kandidat itu bisa melihat potensial suara rakyat, rakyatnya saja yang didekati, jangan ASN," ungkap Ganjar Pranowo

Para ASN juga harus diberikan ruang profesional terhadap sikap masing-masing personal dan bisa netral dalam pemilu mendatang. 

"Apalagi kalau kemudian dia (ASN) sudah dilirik sana lirik sini, kenal dekat (dengan kandidat) dan kemudian ditanya 'dukung atau tidak?', itu biasanya membikin deg-degan (tidak tenang)," jelasnya.

Partai Hanura Resmi Usung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) bersama elit partai Hanura melakukan kunjungan resmi ke DPP PDI Perjuangan (PDI), Jakarta Pusat, Senin siang, 28 Agustus 2023. 

Dalam kunjungan ini, Partai Hanura secara resmi menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024. 

Pertemuan antara kedua partai tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum Hanura, OSO, dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. 

PDIP dan Partai Hanura sepakat untuk bekerja sama dalam Pilpres 2024 dengan mengusung Ganjar. OSO menegaskan, keputusan ini berdasarkan aspirasi kader Hanura untuk memajukan Indonesia. 

Bergabungnya Partai Hanura menandakan bertambahnya daftar partai pendukung Ganjar. Sebelumnya, PDIP juga melakukan kerja sama politik dengan PPP dan Partai Perindo. 

Ganjar Tegaskan Kader PDIP Jangan Sampai ‘Pedot Oyot’

Bakal calon presiden (bacapres) dari PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo berpesan agar para kader dapat meneruskan perjuangan serta pembangunan Presiden Jokowi dan tidak tercabut dari akarnya atau ‘pedot oyot’. 

Hal itu disampaikan oleh Ganjar pada Apel Siaga Pemenangan Pemilu dan Pilpres 2024 di Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah, Jumat, 25 Agustus 2023. Kegiatan bertajuk “Konsolidasi Semangat Menuju Pemilu 2024 1 Barisan 1 Komando” dihadiri puluhan ribu kader PDIP dari seluruh daerah di Jawa Tengah. 

Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto serta politis PDIP lainnya turut menghadiri agenda apel siaga. 

Pada kesempatan itu, Ganjar mengajak semua kader untuk melawan hal-hal yang menghambat kemajuan negara. Ganjar menyebut keberhasilan Presiden Jokowi yang telah membuat lompatan besar dalam pembangunan, tidak terlepas dari akarnya PDIP. 

“Pak Presiden Jokowi telah menata fundament kemakmuran republik ini, dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Jangan sampai kita pedot oyot,” tegas Ganjar di Apel Siaga Pemenangan Pemilu dan Pilpres 2024, Jumat, 25 Agustus 2023. 

Sementara Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menegaskan para kader banteng untuk mewaspadai segala upaya memecah belah hubungan baik antara Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi. 

“Jangan biarkan soliditas partai diusik oleh mereka yang hanya ingin memecah belah atau mempertentangkan Ketua Umum Ibu Megawati dan Presiden Jokowi,” ujat Puan Maharani. 

Ganjar Minta Kader PDIP Jangan Sampai Pedot Oyot

Pada Apel Siaga Pemenangan Pemilu 2024, bacapres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo berpesan agar kader PDI-P meneruskan perjuangan dan pembangunan Presiden Joko Widodo. Kader juga diminta tidak tercabut dari akarnya atau pedot oyot. 

PDI Perjuangan menggelar Apel Siaga Pemenangan Pemilu dan Pilpres 2024 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Jumat malam 25 Agustus 2023. Bakal calon presiden dari PDI-P Ganjar Pranowo hadir bersama Ketua DPP PDI-P Puan Maharani. Tampak pula Ketua Harian Partai Perindo, Zainul Majdi atau biasa disapa Tuan Guru Bajang, hadir di acara apel siaga tersebut.

Pada kesempatan tersebut, bacapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengajak semua kader untuk melawan hal-hal yang menghambat kemajuan negara. Ganjar menyebut, keberhasilan Presiden Jokowi yang telah membuat lompatan besar dalam pembangunan tak terlepas dari akarnya, PDI-P. Ganjar pun menekankan agar kader PDI-P jangan sampai pedot oyot.

"Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka, sebagaimana yang Mba Puan pernah katakan untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot," tutur Ganjar. 

Sementara Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mewanti-wanti para kader banteng untuk tidak membiarkan pihak-pihak yang mempertentangkan dan mengusik hubungan baik antara Megawati dan Presiden Jokowi.

"Kecintaannya tidak akan pernah luntur, layaknya seorang ibu pada anaknya. Kasih ibu sepanjang masa. Karenanya jangan biarkan soliditas partai diusik oleh mereka yang hanya ingin memecah belah atau mempertentangkan Ketua Umum Ibu Megawati dan Presiden Jokowi," kata Puan. 

Apel Siaga Pemenangan Pemilu 2024 ini dimeriahkan pula oleh panampilan sejumlah artis ibu kota dan pertunjukan pesta kembang api.

Dipecat PDIP, Budiman: Belum Ada Tawaran Masuk Partai Lain

Budiman Sudjatmiko resmi menerima sanksi berupa pemecatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pemecatan itu imbas dari manuvernya mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Beberapa menit lalu sudah mantan (kader PDIP)," kata Budiman Sudjatmiko secara eksklusif di program Kontroversi Metro TV, Kamis, 24 Agustus 2023. 
 
Hingga saat ini, Budiman mengatakan belum ada komunikasi lagi dengan PDIP dan belum terpikirkan untuk mengajukan banding soal pemecatan dirinya sebagai kader. 

Ia juga mengaku sejak peristiwa pemecatan pada Kamis malam, 24 Agustus 2023. Dirinya belum mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan partai lain, meskipun sebelumnya Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyatakan bahwa Gerindra sangat terbuka untuk dirinya. 

"Dalam pengertian setelah peristiwa tadi malam sih belum, hanya yang pernah dikatakan saja oleh Sekjen Gerindra Pak Ahmad Muzani terbuka pada saya. Sejak peristiwa tadi malam belum ada (tawaran)," ujar Budiman. 

Budiman juga menjelaskan dirinya memutuskan untuk tidak bergabung dulu dengan partai politik dalam beberpa waktu ke depan. Ia ingin fokus dengan kegiatan yang sedang dilakukan, seperti pemberdayaan desa, menggalang Relawan Prabu dan Relawan Persatuan Nasional.

Diketahui, Budiman diberhentikan sebagai anggota dari partai yang sudah diikuti sejak Desember 2004 silam. Pemecatan Budiman tertuang dalam surat yang ditandatangi oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

Surat itu memuat alasan pemecatan Budiman. Ia disebut melanggar kode etik dan disiplin partai dengan mendukung calon presiden dari partai politik lain, hal itu dinilai pelanggaran berat. 

Budiman mengaku tidak terlalu terkejut dengan sanksi pemecatan tersebut. Namun, ia menyayangkan tidak ada pemanggilan secara resmi dari partai. 

Momen Budiman Sudjatmiko Unjuk Rasa Turunkan Mega-Hamzah Tahun 2002

Sosok Budiman Sudjatmiko belakangan ini mengemuka setelah sikapnya secara terbuka mendeklarasikan dukungannya kepada bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto di Pemilu di 2024 mendatang. Hal itu mendapat respon keras dari PDIP dengan memberinya ultimatum agar mundur atau dipecat sebagai kader PDIP.

Pada tahun 2002, Budiman Sudjatmiko merupakan salah satu tokoh yang terlibat dalam demonstrasi besar-besaran yang dikenal sebagai "Demo 2002" di Indonesia. Demonstrasi ini adalah respons terhadap situasi politik dan ekonomi yang sulit pada masa pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri dan Hamzah Haz.

Pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri dan Hamzah Haz dinilai banyak melakukan pengingkaran terhadap aspirasi demokrasi. Bahkan Budiman menganggap Pemerintahan Megawati melakukan kolusi dan melindungi kejahatan ekonomi politik di masa sebelumnya.

Budiman mendeklarasikan PRD (Partai Rakyat Demokratik) pada tahun 1996 yang kemudian menyebabkan dirinya dipenjara oleh pemerintah Orde Baru. Ia divonis 13 tahun penjara dan hanya menjalani selama tiga tahun karena dianggap sebagai dalang insiden peristiwa 27 Juli 1996.

Kemudian Budiman Sudjatmiko bergabung ke PDI Perjuangan di tahun 2004 lalu membentuk Repdem (Relawan Perjuangan Demokrasi) sebuah organisasi sayap partai. Pada periode 2009 hingga 2019 Budiman menjabat sebagai Anggota DPR RI dari PDIP dari Dapil Jawa Tengah VIII.

PDIP Buka Peluang Gibran Jadi Bacawapres Ganjar

Wali Kota Surakarta sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka berpeluang menjadi bakal calon wakil presiden. Tak hanya santer tengah disodorkan Prabowo Subianto, Gibran juga tengah dilirik partainya yakni PDI Perjuangan untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. 

Nama Wali Kota Surakarta tersebut berpeluang kuat menjadi bakal calon wakil presiden. Setelah sebelumnya Gibran digadang-gadang menjadi bacawapres Prabowo Subianto, belakangan muncul ide capres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo diduetkan dengan Gibran Rakabuming Raka. 

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut, peluang Gibran menjadi bacawapres terbuka jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi ambang batas minimal usia capres-cawapres yang diajukan PSI dan sejumlah daerah. 

"Kita mencermati hal tersebut, jadi ya kalau memang kemudian di MKnya disetujui untuk ada calon wakil presiden di bawah 40 tahun ya mungkin saja bisa mas Gibran yang maju," ucap Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Namun, saat ditanya mengenai kesiapan jika dicalonkan, Gibran merendah, ia mengaku belum pantas. Gibran juga kembali menyinggung soalusianya yang masih belum cukup untuk menjadi bacawapres.

Gerak-gerik PDIP Mulai seperti Oposisi

'Sedang rumit', itulah hasil pengamatan terhadap hubungan Presiden Joko Widodo dan parpol yang membesarkannya, PDI Perjuangan.

Deklarasi dukungan pencapresan Prabowo oleh Partai Golkar dan PAN tanpa menyepakati sosok cawapres dinilai mencerminkan rivalitas antar 'king maker', yaitu Presiden Joko Widodo dan ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Koalisi empat parpol yang bergabung di belakang Prabowo, mencerminkan kekuatan politik Joko Widodo.

Saat deklarasi dukungan Partai Golkar dan PAN akhir pekan lalu, Joko Widodo memang tidak terlihat. Berbeda dibandingkan saat penjajakan koalisi besar di markas PAN beberapa bulan lalu.

Analis politik menilai posisi Joko Widodo memang unik. Sebagai kader PDIP, Joko Widodo harus mematuhi perintah ketua umumnya. Di sisi lain, Joko Widodo adalah ketua koalisi yang berada di atas ketua umum parpol pendukung pemerintah.

Joko Widodo dan PDIP tampaknya makin jauh bersimpang jalan. Saat muncul narasi parpol koalisi tunduk pada intervensi Jokowi, PDIP justru melempar narasi kedaulatan parpol. Tampaknya PDIP ingin memperjelas diferensiasi dengan parpol pendukung pemerintah lainnya.

Sebelumnya Sekjen PDIP juga melempar narasi manuver politik kekuasaan di balik gugatan uji materi syarat minimal usia capres-cawapres. 

Aturan yang digugat adalah Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu yang berbunyi persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Gugatan bertujuan agar syarat usia capres dan cawapres dalam Undang-Undang Pemilu yang saat ini minimal 40 tahun, diturunkan menjadi 35 tahun.

Pernyataan Hasto Kristiyanto menarik, karena seakan mengkonfirmasi dugaan bahwa gugatan ini tak lebih dari akrobat politik. Banyak yang menafsirkan gugatan ini bagian dari upaya melapangkan jalan menuju Pilpres bagi Gibran. Gibran merupakan salah satu sosok yang didorong mendampingi Prabowo Subianto.

Pemohon gugatan uji materi, kebetulan berlatar belakang kelompok pro Jokowi. Seperti kader partai Gerindra yang ketua umumnya tengah dekat dengan Istana, begitu pula dengan PSI adalah parpol yang menyatakan tegak lurus kepada arahan Jokowi.

Sikap berseberangan PDIP dan Jokowi dapat ditarik lebih jauh lagi. Soal polemik Piala Dunia U-20 misalnya, manuver politik PDIP berbuntut kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia Piala Dunia U-20. Salah satu program prestisius pemerintahan Joko Widodo.

Begitu pula soal sistem pemilu. PDIP tampil melawan arus dengan mendukung sistem proporsional tertutup, sementara pemerintahan Joko Widodo memilih mendukung proporsional terbuka bersama mayoritas parpol.

Sebaliknya sejumlah manuver Joko Widodo juga tak sejalan dengan partai yang membesarkannya. Joko Widodo misalnya tak kunjung menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo, yang telah dideklarasikan sebagai bacapres oleh PDIP.

Para loyalis Joko Widodo pun menampilkan kedekatan dengan kubu Prabowo Subianto, bukan Ganjar Pranowo. Bahkan keluarga Joko Widodo pun secara terbuka berulang kali mengirim sinyal dukungan untuk Prabowo. 

Jika PDIP tidak segera menangani, etalase perbedaan sikap dengan Jokowi dapat merugikan dukungan elektoral PDIP dan Ganjar dari basis pemilih Joko Widodo.

PDIP Segera Umumkan Pemecatan Budiman Sujatmiko

Lumbung Pangan Bikin Limbung

Presiden Joko Widodo serius membangun food estate alias lumbung pangan di luar pulau Jawa yang sudah digencarkan sejak 3 tahun lalu, tepatnya 9 Juli 2020 silam di Pulau Pisau, Kalimantan Tengah. Presiden menunjuk Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, sebagai leading sector dalam proyek strategis nasional itu.

Celakanya setelah tiga tahun berselang, PDIP justru kini terang-terangan menyerang. Proyek lumbung pangan yang dikomandani Prabowo dinilai gagal dan diduga disalahgunakan.

Lumbung pangan yang digarap oleh Kementerian Pertahanan, dituding PDIP termasuk kejahatan lingkungan. Namun ogah disalahkan, Gerindra mengeluarkan bantahan

Gara-gara lumbung pangan PDIP ini terang-terangan melakukan serangan kepada Prabowo, sementara Gerindra berdalih kebijakan lumbung pangan itu merupakan kebijakan strategis nasional di bawah kendali Presiden Joko Widodo.

Eskalasi kritik PDIP terhadap Prabowo dan sekutunya makin deras, lantaran dipicu bergabungnya Golkar dan PAN belakangan ini. Ditambah lagi adanya kedekatan antara Joko Widodo dan Prabowo.

Bahkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Joko Widodo, pun ikut terseret. Gibran mengaku tidak diundang konsolidasi kepala daerah se-Jawa Tengah asal Partai Banteng itu di Semarang pada Selasa lalu.

Apakah ini artinya PDIP sudah menabuh genderang dan mengibarkan bendera perang dengan Gerindra dan sekutunya?

Serangan PDIP sudah kadung dilancarkan entah hanya karena lumbung pangan atau limbung lantaran Golkar dan PAN telah mengalihkan dukungan.

Bedah Editorial: PDIP Mulai Berwajah Oposisi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bisa dibilang merupakan partai pemerintah saat ini. Ini karena Presiden Joko Widodo selaku pemimpin pemerintahan merupakan kader partai berlambang kepala banteng itu. Bahkan, Jokowi disebut petugas partai.

Seiring makin dekatnya Pemilihan Umum 2024, PDIP dengan kadernya itu seperti menunjukkan riak-riak ketidakharmonisan. PDIP bersikap tidak selazimnya partai pemerintah yang semestinya mendukung kadernya. Namun, lebih menyerupai partai oposisi.

Misalnya, kritikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto terhadap proyek food estate atau lumbung pangan yang disebutnya sebagai

bagian dari kejahatan lingkungan.

Hasto menyebut praktik food estate telah disalahgunakan karena hutan-hutan dibabat habis, sementara food estate itu tak

terbangun dengan baik. Anggaran triliunan pun lenyap sehingga, menurut Hasto, hal itu jadi bagian dari kejahatan terhadap lingkungan.

Padahal, food estate merupakan program Presiden Jokowi. Proyek ini sudah dilontarkan Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2020 lalu.

Food estate merupakan sebuah daerah yang ditetapkan sebagai lumbung pangan baru di Indonesia. Lumbung pangan baru tersebut juga bagian dari Program Startegis Nasional (PSN) tahun 2020-2024.

Riak keretakan PDIP dengan Presiden Jokowi juga merembet ke daerah. Saat konsolidasi kepala daerah se-Jawa Tengah asal partai banteng itu di Semarang pada Selasa (15/8), PDIP tidak mengundang putra Jokowi Gibran

Rakabuming Raka yang juga Wali Kota Solo.

Tentunya ini banyak mengundang perhatian publik karena Gibran banyak digadang sebagai pemimpin masa mendatang.

Gibran pun menyindir tidak diundangnya dirinya ke pertemuan konsolidasi itu karena dirinya masih ingusan. Yang diundang hanya para kepala daerah senior.

Bisa jadi kritikan PDIP terhadap program food estate dan tidak diundangnya Gibran dalam konsolidasi kepala daerah merupakan bentuk

keresahan partai tersebut. Sebab, PDIP mulai ditinggal anggota-anggota koalisinya dalam memuluskan langkah jagoannya Ganjar Pranowo sebagai presiden RI.

Sebagaimana diketahui, dua anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yakni Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional, telah tegas menyatakan merapat ke kubu bakal calon presiden Prabowo Subianto. Prabowo sendiri saat ini merupakan menteri pertahanan yang ditunjuk Presiden Jokowi memimpin proyek food estate.

Presiden Jokowi ditengarai memiliki pengaruh dalam perpindahan dukungan kedua partai anggota kabinetnya itu ke kubu Prabowo.

Setali tiga uang dengan Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu juga disebut-sebut sebagai calon kuat bacawapres bagi Prabowo. Hal ini dipicu pertemuan keduanya pada Mei lalu di Solo. Meski setelah itu, Gibran menegaskan tetap tegak lurus dengan partai setelah diberi wejangan oleh seniornya di markas partai banteng di Jakarta.

Keresahan PDIP dengan kondisi yang berkembang ialah hal wajar. Namun, semestinya keresahan disampaikan bisa melalui mekanisme partai. Bukan diumbar ke publik sehingga dapat memicu pandangan adanya riak-riak ketidakharmonisan.

Keresahan PDIP juga tidak semestinya dilontarkan melalui kritik yang menegasikan kinerja kadernya. PDIP semestinya memberi solusi jika melihat adanya masalah program kerja pemerintah.

Kritik terbuka menjadi kontraproduktif jika justru datang dari elemen yang masih satu badan dengan pemerintah sendiri. Ibaratnya, PDIP seperti menepuk air di dulang terpercik muka sendiri.

Keresahan partai yang dibidani Megawati Soekarnoputri ini boleh jadi sudah memuncak karena kedekatan Jokowi dengan Prabowo belakangan ini sehingga mengesankan mantan Wali Kota Solo itu melakukan politik dua kaki pada Pemilu 2024. Belum lagi sejumlah Relawan Pro-Jokowi (Projo) sudah menggadang-gadang Prabowo sebagai bacapres.

Kedekatan Jokowi dan Prabowo berbuah manis karena mantan Danjen Kopassus itu mendapat insentif elektoral sehingga namanya meroket dalam survei elektabilitas sejumlah lembaga. Alhasil, bacapres PDIP Ganjar Pranowo tertinggal dalam survei elektabilitas.

PDIP Sindir Deklarasi Prabowo di Museum Nasional

PDI Perjuangan turut menyoroti deklarasi koalisi Prabowo Subianto di Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jakarta pada minggu lalu. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebut museum nasional seharusnya tidak boleh digunakan untuk kampanye atau aktivitas politik praktis.

Hasto menilai apa yang dilakukan Prabowo bersama koalisinya berpotensi melanggar undang-undang. 

"Ketika dalam proses saja sudah melanggar undang-undang, bagaimana nanti?" kata Hasto.

Hasto pun ikut buka suara soal pelaporan kepada Bawaslu soal sikap kubu Prabowo tersebut. Ia berharap laporan dugaan pelanggaran proses pemilu ke Bawaslu ini bisa menjadi pelajaran ke depannya.

Sebelumnya relawan Ganjar Pranowo, Ganjarian Spartan melaporkan kubu Prabowo Subianto yang menggelar acara deklarasi Golkar dan PAN di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Relawan menganggap deklarasi mendukung Prabowo merupakan penyalahgunaan museum sebagai tempat politik praktis.

PDIP Konsolidasi Kepala Daerah, Gibran dan Ganjar Absen

Konsolidasi kader kepala daerah PDIP digelar secara tertutup di Kota Semarang, Selasa malam 15 Agustus 2023. Dalam konsolidasi tersebut, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dikabarkan tidak hadir. 

Disinggung soal Gibran yang tidak hadir di acara tersebut, Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan bahwa Gibran telah diundang. Namun, Bambang Pacul tidak tahu kenapa Gibran tidak datang.

"(Gibran) diundang, cuma aku nggak tahu nih. Nanti aku cek ke Sekretariat," kata Bambang Pacul kepada wartawan. 

Sementara mengenai ketidakhadiran Ganjar Pranowo, Bambang Pacul menyebut Gubernur Jateng tersebut sedang berada di Jakarta. 

"Gubernur Jawa Tengah di Jakarta," ujarnya. 

Gibran Yakin Dukungan untuk Ganjar Akan Meningkat

Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka meyakini perolehan suara dukungan untuk bakal calon presiden (bacapres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo akan mengalami kenaikan. 

Menurutnya, hal tersebut akan terjadi setelah Ganjar mengumumkan nama bakal calon wakil presidennya (bacapres). 

"Nanti kalau cawapresnya Pak Ganjar sudah diumumkan dan lain-lain, pasti langsung naik," kata Gibran.

KPK Tegaskan Tetap Lakukan Pencarian Harun Masiku di Luar Negeri

Kadiv Hubinter Polri Irjen Pol. Krishna Murti mengungkap buron dugaan kasus suap, Harun Masiku berada di Indonesia. Kendati demikian, pihak kepolisian dan KPK tetap akan melanjutkan pencarian terhadap Harun di luar negeri. 

Dugaan itu berasal dari data perlintasan yang mengidentifikasikan tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu itu tidak sedang di luar negeri.

Namun, tidak ada keterangan yang lebih pasti mengenai waktu saat Harun Masiku pergi dan keluar dari luar negeri ataupun Indonesia. 

Polri dan KPK menegaskan pencarian Harun Masiku tidak akan pernah diberhentikan dan akan terus menerima informasi terkait keberadaan Harun Masiku. 

PDI Perjuangan Menerima Permintaan Maaf Rocky Gerung

Permintaan maaf yang disampaikan Rocky Gerung secara terbuka kepada PDI Perjuangan, direspons positif oleh PDI Perjuangan sebagai bagian dari cermin budaya Timur saling memaafkan. 

"Sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan, memaafkan itu kan bagus," ungkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat membuka pelatihan juru kampanye muda nasional PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Hasto menyebut pihaknya menerima permintaan maaf Rocky Gerung. Tetapi menekankan bahwa setiap pernyataan menyangkut presiden haruslah yang bernada positif. Lebih lanjut Ia pun membantah pihaknya mendalangi penghalangan terhadap Rocky Gerung saat berada di Jogja.

Soal pembakaran bendera PDI Perjuangan oleh HMI di kawasan Cikini pada Jumat lalu juga direspons santai. Hasto menegaskan bahwa pihaknya tidak mendukung tindakan-tindakan serupa.

Golkar Bimbang, Mau ke Prabowo atau Ganjar?

Partai Golkar dan PDI Perjuangan sepakat untuk membentuk sebuah tim teknis yang akan membahas rencana koalisi antar kedua partai. Ide pembentukan tim tersebut sebelumnya juga pernah digagas Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bersama Partai Kebangkitan Bangsa. Namun hingga pengujung Juli 2023, tim yang disepakati oleh Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar itu tak jelas eksistensinya.

Isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) yang menerpa Partai Golkar beberapa waktu terakhir rupanya tidak mengurangi daya tarik partai berlambang pohon beringin itu di peta politik nasional. 

Di tengah isu munaslub untuk mendongkel jabatan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto menerima kunjungan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani.
 
Berbincang selama hampir dua jam, Airlangga lantas memberikan buket bunga kepada Puan selepas pertemuan. Bunga politik itu juga menjadi simbol adanya titik temu antara Golkar dengan PDIP. Kedua tokoh ini sepakat untuk membentuk sebuah tim teknis yang akan membahas rencana koalisi antara Golkar dan PDI Perjuangan.

Kesepakatan membentuk sebuah tim untuk menjajaki kerja sama politik sebetulnya bukan hal baru buat Golkar.
 
Sebelum ada tim teknis dengan PDI Perjuangan, Golkar sudah lebih dulu punya tim kecil koalisi besar yang dibentuk bersama Partai Kebangkitan Bangsa. Tim yang dikomandoi oleh Ketua DPP Golkar Nusron Wahid tersebut bahkan sudah siap mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Pertemuan antara Airlangga Hartarto dan Prabowo juga cukup intens.

Puan Ajak PKB Jadi Mitra Koalisi PDIP

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bersafari politik dengan mengunjungi kediaman ketua umum PKB, Muhaimin Iskandar, di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Puan menyebut pertemuannya dengan Cak Imin sebagai upaya PDI Perjuangan bisa berkoalisi dengan PKB. 

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bersafari politik dengan mengunjungi kediaman ketua umum PKB, Muhaimin Iskandar, di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (27/7/2023). Kedatangan Puan didampingi politisi senior PDI Perjuangan Bambang Wuryanto dan Said Abdullah.

Tampak Cak Imin dan istrinya menyambut langsung kedatangan rombongan DPP PDIP yang dipimpin oleh Puan Maharani. Agenda makan siang bersama pun digelar selama dua jam membahas sejumlah persoalan kebangsaan dan Pemilu 2024.

Puan menyebut meski pihaknya menghormati posisi PKB yang sudah sebelas bulan bersama Partai Gerindra di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, namun PDI Perjuangan masih berharap bisa bersama PKB di pemilu 2024 mendatang.

Menanggapi pernyataan Puan, Cak Imin mengatakan pihaknya selalu terbuka kepada PDIP namun tetap akan membahasnya dengan Prabowo Subianto sebagai mitra koalisi.

Puan Maharani Beberkan Lima Kriteria Pendamping Ganjar

Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani berkunjung ke Kota Pekalongan, Jawa Tengah, pada Selasa (25/7/2023) malam. Berdasarkan jadwal kunjungan Puan akan dihadiri Ganjar Pranowo. Tapi sampai kunjungan usai, Ganjar tidak terlihat.

Dalam kesempatan ini, Puan menyampaikan kriteria bakal calon wakil presiden yang mendampingi bacapres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Di antaranya memiliki visi dan misi sesuai dengan cita-cita calon presidennya, loyal, mampu bekerja sama, tidak pernah bermasalah, cinta Tanah Air serta berjiwa nasionalis.

Agenda Puan di Pekalongan antara lain mendatangi Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Pekalongan dan berkeliling menyapa kader PDI Perjuangan.

Adian Napitupulu Tunggu Klarifikasi Budiman Soal Pertemuan dengan Prabowo

Politisi PDIP sekaligus aktivis 98, Adian Napitupulu berharap Budiman Sudjatmiko memberi klarifikasi kepada partai mengenai alasan pertemuan Budiman dengan Prabowo Subianto beberapa hari lalu. 

Hingga saat ini, Adian mengaku belum ada informasi langsung dari Budiman soal tujuan pertemuannya dengan Prabowo. Bahkan pesan singkat yang dikirimkan Adian belum mendapatkan respons.

Dengan sikap Budiman yang seperti ini, Adian menyatakan tidak salah jika publik mempunyai penilaian dan tafsir tersendiri mengenai pertemuan Budiman dengan Prabowo Subianto.

Gerindra Akui Tak Ingin Ikut Campur Urusan Internal PDIP

Partai Gerindra tidak ingin mencampuri perihal rencana DPP PDIP memanggil kadernya, Budiman Sudjatmiko usai pertemuannya dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. 

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyatakan hal itu merupakan urusan internal partai, dan Gerindra menghormati hal tersebut. 

"Saya menghormati, itu adalah ranah internal Partai PDI Perjuangan," ucap Ahmad Muzani. 

Sejumlah Kader Senior PDIP Dinilai Tak Lagi Mematuhi Megawati

Manuver Budiman Sudjatmiko Indikasi Pecahnya Internal PDIP