Polemik Ijazah Gibran, Sejumlah Fraksi Pertimbangkan Hak Menyatakan Pendapat

Sejumlah partai politik (parpol) di parlemen menyatakan akan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menyelesaikan polemik ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Parpol tersebut terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Golongan Karya (Golkar), Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Sejauh ini, kedelapan parpol di parlemen mayoritas mengerucut pada menyatakan sikap untuk menyampaikan hak menyatakan pendapat. Mereka sudah menyatakan pendapatnya sejak awal, seperti PDI Perjuangan, PKS, Golkar, Demokrat, dan PKB," ujar Jurnalis Metro TV Valerie Budianto di Kompleks Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Selasa, 10 November 2026.

Valerie menyebut PDI Perjuangan bahkan menganjurkan agar Gibran mengundurkan diri karena syarat pengajuan sebagai calon Wapres tidak terpenuhi berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembatalan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA. 
 

Sementara itu, parpol lain seperti NasDem, Demokrat, dan Gerindra menyatakan masih melihat situasi dan kondisi dari perkembangan polemik tersebut. NasDem menyebut proses pemakzulan dapat berjalan jika tidak ada alternatif lain. Sementara Demokrat masih menunggu sikap dari partai lain, dan Gerindra masih mendiskusikan masalah tersebut melalui rapat internal partai.

"Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan pemakzulan adalah hal tragis, namun jika seluruh syarat konstitusional terpenuhi dan tidak ada alternatif lain, proses tersebut bisa berjalan. Partai Demokrat masih menunggu sikap partai lain, sedangkan Partai Gerindra melalui Habiburokhman menyatakan sedang membahas sikap fraksi dalam rapat internal," jelas Valerie.

(Lutfia Azzahra)