Ramai Wacana Pemakzulan Gibran: Simak Dasar Hukum Hingga Mekanismenya

Jakarta: Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi mendorong agar persoalan latar belakang pendidikannya ditindaklanjuti melalui mekanisme di parlemen.

Namun, pemberhentian wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan politik. Ada sejumlah ketentuan konstitusi yang harus dipenuhi sebelum seorang wakil presiden dapat diberhentikan dari jabatannya.

Wacana tersebut mencuat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran.

Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak ditemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.

Dalam putusannya, MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana dimohonkan para pemohon.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi mengenai Gibran melalui mekanisme yang tersedia di parlemen.

"Ya, yang pertama kami sampaikan bahwa masa sidang di DPR RI baru akan dibuka pada besok hari. Dan untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres," ujar Dasco di Jakarta, Senin, 9 November 2026.

Dasco menegaskan DPR belum menentukan langkah yang akan diambil. Pihaknya masih menunggu pembukaan masa sidang, rapat pimpinan, rapat Badan Musyawarah (Bamus), serta salinan lengkap putusan MA.

Lantas, bagaimana mekanisme pemakzulan wakil presiden menurut konstitusi dan regulasi yang berlaku? berikut informasinya.
 

1. Dasar Hukum Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden

Ketentuan pemberhentian presiden dan wakil presiden selama masa jabatan diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Pasal 7A dan Pasal 7B.

Pasal 7A UUD 1945 mengatur alasan presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden maupun wakil presiden.

Ada enam alasan yang dapat menjadi dasar pemberhentian, yaitu:

• Melakukan pengkhianatan terhadap negara.
• Melakukan korupsi.
• Melakukan penyuapan.
• Melakukan tindak pidana berat lainnya.
• Melakukan perbuatan tercela.
• Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

Sementara itu, Pasal 7B UUD 1945 mengatur tata cara pemberhentian presiden dan wakil presiden. Proses tersebut melibatkan tiga lembaga negara, yakni DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

Artinya, DPR tidak bisa langsung memberhentikan wakil presiden. Ada tahapan konstitusional yang harus dilalui hingga keputusan akhir berada di tangan MPR.

2. Bagaimana Mekanisme Pemakzulan Wakil Presiden?

Gedung DPR RI. Foto: Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez

Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses pemberhentian wakil presiden.

a. DPR Menyampaikan Pendapat Mengenai Dugaan Pelanggaran

Proses pemakzulan dimulai dari DPR yang menjalankan fungsi pengawasannya. DPR harus memiliki pendapat bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

Pendapat tersebut kemudian diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputus.

Pengajuan permintaan kepada MK harus didukung sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna. Sidang tersebut juga harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah seluruh anggota DPR.
  b. Mahkamah Konstitusi Memeriksa dan Memutus Pendapat DPR

Setelah menerima permintaan DPR, MK akan memeriksa dan memutus apakah pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran tersebut terbukti secara hukum.

MK wajib menyelesaikan pemeriksaan dan mengambil keputusan paling lama 90 hari setelah menerima permintaan DPR. Apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR tidak terbukti, proses pemakzulan tidak dapat dilanjutkan berdasarkan permintaan tersebut.

Sebaliknya, apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, proses pemberhentian dapat diteruskan ke tahap berikutnya.

c. DPR Meneruskan Usulan Pemberhentian kepada MPR

Jika MK membenarkan pendapat DPR, lembaga legislatif tersebut harus menggelar sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden atau wakil presiden kepada MPR.

Putusan MK tidak secara otomatis memberhentikan pejabat yang bersangkutan. DPR tetap harus menyampaikan usul pemberhentian melalui mekanisme yang ditetapkan konstitusi.

d. MPR Mengambil Keputusan Pemberhentian

Setelah menerima usulan DPR, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 30 hari. Sidang tersebut harus dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah seluruh anggota MPR. Keputusan pemberhentian juga harus disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.

Sebelum keputusan diambil, presiden atau wakil presiden yang diusulkan untuk diberhentikan harus diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna MPR.

Dengan demikian, keputusan akhir pemberhentian berada di tangan MPR setelah seluruh tahapan konstitusional terpenuhi.

3. Apakah Hak Angket DPR Wajib Dilakukan Sebelum Pemakzulan?

Dalam pembahasan wacana pemakzulan Gibran, hak angket DPR turut menjadi perhatian. Namun, hak angket bukan satu-satunya instrumen yang dapat digunakan parlemen untuk menjalankan fungsi pengawasannya.

DPR memiliki tiga hak utama, yaitu:

• Hak interpelasi: Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan penting dan strategis.
• Hak angket: Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
• Hak menyatakan pendapat: Hak DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, termasuk dugaan pelanggaran oleh presiden maupun wakil presiden.

Ketiga instrumen tersebut memiliki fungsi berbeda dan dapat digunakan secara terpisah. Artinya, penggunaan hak angket bukan tahapan wajib yang harus dilalui sebelum DPR mengajukan pendapat mengenai pemberhentian wakil presiden.

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai DPR dapat mempertimbangkan penggunaan hak menyatakan pendapat dalam persoalan Gibran.

"Tapi karena ini sudah ada putusan MA dan putusan MK, menurut saya tidak perlu lagi hak angket, hak interpelasi, langsung hak menyatakan pendapat untuk proses pemakzulan. Karena sudah melanggar Pasal 7A," ujar Bivitri.

Meski demikian, penggunaan hak-hak DPR tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menghilangkan tahapan pemakzulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.

4. Apakah Putusan MK dan MA Otomatis Memberhentikan Gibran?

Putusan pengadilan yang menjadi perhatian dalam wacana pemakzulan Gibran tidak serta-merta membuatnya kehilangan jabatan sebagai wakil presiden.

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan advokat H.M. Subhan Palal. Putusan tersebut membatalkan objek sengketa berupa Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

Namun, pembatalan surat keterangan penyetaraan tersebut tidak otomatis membatalkan pengangkatan Gibran sebagai wakil presiden. Pemberhentian dari jabatan tetap harus melalui prosedur konstitusional.

Bivitri Susanti, menjelaskan bahwa putusan MA tidak secara otomatis mencabut status Gibran sebagai wakil presiden. Proses pemberhentian tetap memerlukan langkah politik dan konstitusional melalui DPR sesuai ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

"Secara tata negara, dia tidak otomatis membatalkan. Harus ada proses politik konstitusional di DPR. Kenapa? Karena kalau untuk pemberhentian presiden wakil presiden itu bisa ada Pasal 7A dan 7B UUD 1945," jelasnya.

Karena itu, putusan pengadilan dan proses pemakzulan merupakan dua hal yang harus dibedakan. Putusan pengadilan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan DPR, tetapi tidak langsung menggantikan tahapan pemberhentian yang telah diatur dalam konstitusi.
 

5. Bagaimana Jika Wakil Presiden Diberhentikan?

UUD 1945 juga mengatur mekanisme pengisian jabatan apabila wakil presiden diberhentikan, meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama masa jabatan.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden.

Calon pengganti tersebut dipilih dari dua orang yang diusulkan oleh presiden. Selanjutnya, MPR akan memilih salah satu nama untuk mengisi jabatan wakil presiden hingga masa jabatan berakhir.

Dengan demikian, pengisian jabatan wakil presiden tidak dilakukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat, melainkan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam konstitusi.

(Siti Nahdia Usman)