Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR belum dapat menentukan langkah terkait aspirasi penggunaan mekanisme mengenai hak angket terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. DPR masih menunggu surat lengkap dari Mahkamah Agung (MA) serta pembukaan masa sidang untuk membahas lebih lanjut persoalan tersebut.
"Permuka pembukaan masa sidang sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan," ujar Sufmi, dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Selasa, 10 November 2026.
Sufmi juga menjelaskan sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme di DPR RI. Namun hingga saat ini DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang melibatkan fraksi-fraksi.
"Nah adapun yang tadi ditanyakan melalui mekanisme-mekanisme yang ada tentunya kita juga ada beberapa mekanisme yang memang juga menurut peraturan tata tertib itu juga harus dijalankan sesuai dengan mekanisme yang ada," kata Sufmi.
Meski proses formal masih belum dapat dilakukan, namun, pembahasan mengenai penggunaan hak interpelasi, hak angket, maupun hak menyatakan pendapat terhadap Wapres Gibran masih berlangsung secara informal di antara fraksi-fraksi di DPR.
Tetapi, di saat pembukaan masa sidang, DPR belum serta-merta dapat mengambil keputusan karena masih harus menjalankan sejumlah tahapan sesuai peraturan tata tertib yang berlaku sebelum menentukan sikap lebih lanjut.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai hak menyatakan pendapat lebih relevan untuk digunakan DPR dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan
MA terkait Wapres Gibran.
Menurut Ahmad, hak interpelasi digunakan untuk meminta keterangan, sementara hak angket digunakan untuk melakukan penyelidikan. Ia menilai kedua hak tersebut tidak lagi relevan karena sudah ada putusan dari lembaga peradilan.
"Makanya dari awal saya mengatakan, hak yang relevan yang digunakan oleh DPR dalam kaitan putusan MK pada saat itu apalagi sekarang sudah ada pusat MA itu hak menyatakan pendapat gitu. Itu yang saya sampaikan dalam pertemuan-pertemuan dengan teman-teman fraksi yang lain. Jadi kalau standing position saya, kita bicaranya kalau menggunakan hak itu, mengguna hak menyatakan pendapat, bukan hak angket," jelas Ahmad.
(
Lutfia Azzahra)
Streaming