PDIP: HMP DPR terkait Kasus Gibran Paling Rasional

Jakarta: PDI Perjuangan menilai hak menyatakan pendapat (HMP) menjadi pilihan paling rasional dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlebih, aspirasi penggunaan hak tersebut terus bergulir dari berbagai kalangan masyarakat.

"Sehingga banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto dikutip Selasa, 10 November 2026.

Hasto mengungkapkan aspirasi masuk ke partainya tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi menjadi bahan komunikasi dengan berbagai pihak. Hasto menilai hak menyatakan pendapat merupakan instrumen penting bagi DPR dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya.

Hak menyatakan pendapat merupakan salah satu hak DPR yang dijamin dalam Pasal 20a ayat 2 UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Melalui hak ini, DPR dapat menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan atau wakil presiden, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato pada sesi kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Foto: ANTARA/Mentari Dwi Gayati.

Namun, penggunaan hak menyatakan pendapat tidak dapat dilakukan secara serta-merta. Usulan harus diajukan sekurang-kurangnya 25 anggota DPR, kemudian dibawa ke rapat paripurna.

Rapat paripurna harus dihadiri paling sedikit dua pertiga jumlah anggota DPR dan usulan harus mendapat persetujuan paling sedikit dua pertiga anggota yang hadir. Meski menilai hak menyatakan pendapat sebagai pilihan paling rasional, PDIP belum menyampaikan keputusan resmi untuk mengajukan hak tersebut.

Hasto menegaskan partainya masih mendengarkan aspirasi masyarakat dan berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait langkah yang akan ditempuh di DPR.