Pilkada Langsung Amanat Konstitusi, PDI Perjuangan Terus Bersama Rakyat dan Konstitusi

Jakarta: Berbagai data dan survei telah menghadirkan temuan bahwa mayoritas rakyat Indonesia tak mengehendaki pemilihan kepala daerah yang dipilih di forum-forum DPRD. Masyarakat merasa bahwa kedaulatan dan suaranya menjadi terdistorsi dengan bentuk perwakilan pengambilan suara baru yang belum tentu transparan, terpercaya mekanismenya, dan yang jelas-jelas menyalahi konstitusi.

(Foto: Dok. PDIP)

"Partai politik adalah wadah rakyat mengubah aspirasi menjadi policy, sarana rakyat mengintervensi sistem politik, maka dari itu partai politik seyogianya terus sejalan dan bekerja sesuai suara rakyat. Sehingga, walaupun kini kami adalah satu-satunya partai yang menyuarakan pilihan rakyat untuk tetap melaksanakan Pilkada Langsung, PDI Perjuangan tidak gentar, tetap jadi corong suara rakyat, dan menjaga konstitusi, sebab ketakutan kami hanyalah jika tak berpihak dan sejalan pada rakyat Indonesia," ujar Wakil Ketua DPD PDIP Kalbar dan Politisi Muda PDI Perjuangan, Melki Sedek Huang.


(Foto: Dok. PDIP)

Selain itu, jika para partai pendukung pemerintahan tersebut merasa bahwa masalah terbesar dari pemilihan langsung di Pilkada Serentak 2024 adalah tingginya ongkos politik dan politik uang, maka tersedia opsi untuk menguatkan pengawasan hukumnya atau memperbaiki aspek-aspek yang dibutuhkan tanpa harus menciderai konstitusi dan kedaulatan rakyat.


(Foto: Dok. PDIP)

Opsi ini pun harus dibahas secara konstitusional, melalui pembahasan yang holistik, mendalam, sesuai aturan hukum, dan dengan partisipasi publik yang bermakna.