Pengamat Nilai Sikap Politik PDIP sebagai Penyeimbang Sudah Cerdas

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan partainya tidak memposisikan diri sebagai oposisi atau berkoalisi. Megawati menyatakan PDI Perjuangan akan menjadi penyeimbang dan mendukung kebijakan pemerintah selama berpihak kepada rakyat.

Kepastian sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintah Prabowo-Gibran kini terjawab. Dalam pidatonya di acara Kongres ke-VI PDIP di Bali Nusa Dua pada Sabtu lalu, 2 Agustus 2025, Megawati menyampaikan bahwa partainya tidak memposisikan diri sebagai oposisi maupun ikut koalisi kekuasaan. 

Megawati menekankan partainya sebagai penyeimbang, demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada di rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak. Meski mendukung setiap kebijakan pemerintah, namun PDI Perjuangan tetap akan bersuara lantang jika terjadi penyimpangan.

"PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," kata Megawati dalam kongres ke-VI PDIP di Nusa Dua, Bali, Sabtu, 2 Agustus 2025.
 

Baca juga: PDIP Respons Peluang Gabung Pemerintahan

Keputusan PDI Perjuangan ini pun dinilai Guru Besar Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UIN Jakarta, Burhanuddin Muhtadi sebagai langkah politik yang cerdas dan sinyal perdamaian terhadap pemerintah. Namun di saat yang sama tak mau masuk pemerintahan.

"Jadi satu sisi tidak mengobarkan semangat konfrontatif melawan kekuasaan, tapi di sisi lain juga tidak masuk ke dalam kabinet koalisi," jelas Burhan.

Burhan juga melihat sejatinya Presiden Prabowo Subianto menginginkan PDI Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan yang terlihat dari berbagai gestur aktif yang dilakukannya. Namun PDP tampaknya telah memilih jalannya sendiri sebagai partai penyeimbang dengan arah politik yang tidak konfrontatif terhadap pemerintah.