NEWSTICKER

Ongkos Politik Tinggi Picu Korupsi?

22 September 2022 12:30

Kondisi demokrasi di Indonesia tidak sedang baik-baik saja, bahkan bisa dibilang tidak sehat. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pemimpin negeri ini termasuk diantaranya kepala daerah.

Sejak 2004-2022 tak kurang dari 176 kepala daerah dari tingkat dua hingga tingkat pertama terlibat korupsi hingga gratifikasi. Dengan rincian 154 pejabat bupati/walikota atau wakilnya dan 22 pejabat gubernur. Sementara itu di tingkat DPRD ada 310 wakil rakyat.

Lalu pada 2022 tak kurang dari delapan kepala daerah telah ditetapkan tersangka oleh lembaga antirasuah. Januari 2022 ada Wali Kota Bekasi Rahmat Efendi yang terjerat korupsi.

Gubernur Papua Lukas Enembe juga tengah menjadi sorotan banyak pihak. Tak cuma KPK, PPATK pusat pelaporan dan analisis transaksi telah melakukan pemantauan terhadap Lukas Enembe sejak 2017 silam. Sementara itu, jika melihat pada laporan harta kekayaan Lukas Enembe dari sebelum menjadi gubernur hingga kini telah menjabat selama hampir 10 tahun, harta kekayaannya terus meningkat tajam.

Ongkos politik kepala daerah memang benar mahal. Berdasarkan KPK dan LIPI calon bupati/walikota untuk mencalonkan diri kurang lebih membutuhkan biaya Rp20-30 miliar dan menjadi gubernur biaya yang dibutuhkan sebesar Rp100 miliar. 

Tag