Sejak diterapkan pada 2017 lalu, sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) telah mengalami sejumlah perubahan. Sebelumnya, tahapan penerimaan siswa baru di Indonesia menganut sistem rayonasi.
Ketentuannya, rayonisasi lebih mengandalkan capaian siswa di bidang akademik. Tinggi rendahnya nilai akan menentukan peluang masuknya siswa. Sementara sistem zonasi mensyaratkan radius antara rumah siswa dengan sekolah. Dalam sistem zonasi, sekolah diwajibkan menyerap hingga 50% siswa dengan domisili terdekat.
Jika dibandingkan lebih jauh, praktik rayonasi memunculkan fenomena kasta sekolah atau favoritisme. Siswa dengan nilai tinggi yang bisa dikatakan cerdas, cenderung berkumpul di satu sekolah. Hal inilah yang kemudian hendak diubah dalam sistem zonasi yang menghadirkan ekosistem pendidikan yang inklusif. Sehingga kualitas sekolah, tenaga dan peserta didik diharapkan merata.
Pada penerapannya, rayonasi hanya menciptakan ekosistem sekolah berkualitas yang tersentralisasi, eksklusif dan berpotensi mendiskriminasi hak siswa mengakses pendidikan berkualitas. Tenaga pengajar berkualitas juga terkonsentrasi di kluster tertentu saja.
Namun sistem rayonasi dan zonasi sama-sama membawa catatan serius. Karena besarnya nilai sangat menentukan peluang masuk tidaknya siswa, praktik-praktik penggelembungan nilai dan jual beli kursi jadi marak ketika sistem rayonasi diterapkan.
Celah juga ditemukan dalam sistem zonasi. Syarat radius dari tempat tinggal ke sekolah menyuburkan praktik pemalsuan dokumen, seperti Kartu Keluarga hingga modifikasi surat tugas kerja orang tua.
