NEWSTICKER

Tag Result: kisruh ppdb

Jokowi Pastikan Pertimbangkan Hapus PPDB

Jokowi Pastikan Pertimbangkan Hapus PPDB

Nasional • 4 months ago

Presiden Jokowi Pertimbangkan Hapus PPDB

Presiden Jokowi Pertimbangkan Hapus PPDB

Nasional • 4 months ago

Menteri Nadiem: PPDB Merepotkan

Menteri Nadiem: PPDB Merepotkan

Nasional • 4 months ago

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyebut program seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merepotkan. Bahkan, dia harus menerima keluhan dari orang tua siswa setiap tahun gara-gara program tersebut.

"Kita kena getahnya setiap tahun karena (PPDB) zonasi," ujar Nadiem saat Ngobrol Publik bertajuk semua punya peran nyata untuk pendidikan, di acara Belajaraya 2023, di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu, 29 Juli 2023.

Nadiem menegaskan PPDB bukan programnya. Melaikan kebijakan yang dilahirkan pada era Muhadjir Effendy saat menjabat sebagai Mendikbud.

"Itu kebijakan sebelumnya, Pak Muhadjir. Tapi itu kita sebagai satu tim merasa ini adalah suatu kebijakan yang sangat penting," jelasnya.

Namun, Nadiem menyebut PPDB penting dalam mengatasi kesenjangan. Program tersebut juga diklaim mampu mengurangi biaya pendidikan karena menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.

"Anak-anak yang tidak mampu akan selalu harus bayar sekolah swasta, yang sekolah swasta yang buat tempat anak-anak yang enggak bisa masuk sekolah negeri," bebernya

Nadiem Sebut PPDB Merepotkan

Nadiem Sebut PPDB Merepotkan

Nasional • 4 months ago

Bermasalah, PJ Gubernur Banten Minta Kemendikbudristek Evaluasi PPDB

Bermasalah, PJ Gubernur Banten Minta Kemendikbudristek Evaluasi PPDB

Nasional • 4 months ago

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meminta Kemendikbudristek, melakukan evaluasi terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Jadi Calo PPDB, Oknum Disdik Surabaya Ditangkap

Jadi Calo PPDB, Oknum Disdik Surabaya Ditangkap

Nasional • 4 months ago

Oknum Dinas Pendidikan Kota Surabaya ditangkap petugas Polsek Tegalsari lantaran menjadi calo Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP dan SMK. Tersangka menjanjikan korban bisa masuk sekolah favorit asal ada imbalan uang belasan juta rupiah. 

Diki Arfian, pegawai honorer di Dinas Pendidikan Kota Surabaya ditangkap setelah dilaporkan dua orang tua siswa atas penipuan PPDB sebesar Rp20 juta. Diki mengaku bisa meloloskan korban ke SMP atau SMK favorit tanpa melalui seleksi dengan meminta sejumlah uang.

Menurut tersangka, uang tersebut akan diserahkan ke Koordinator Penerimaan Siswa Baru di Dinas Pendidikan Surabaya dan Dinas Pendidikan Jawa Timur. Tersangka juga mengaku sebagai supir pribadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk meyakinkan korban.

Dari tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti di antaranya rekaman percakapan pelaku dan korban, serta bukti transfer.

SMAN 5 Tangsel Terima Murid yang Sempat Ditolak Akibat Zonasi

SMAN 5 Tangsel Terima Murid yang Sempat Ditolak Akibat Zonasi

Nasional • 4 months ago

SMAN 5 Tangerang Selatan menerima kembali sebanyak enam murid yang sebelumnya sempat ditolak akibat sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi. Pihak sekolah menerima kembali enam murid tersebut setelah dua kali didemo warga.

Koordinator Aksi Massa Sudarno menyampaikan terima kasih kepada pihak sekolah yang mau menerima kembali keenam murid tersebut. Sebab, lokasi rumah keenam murid tersebut hanya berjarak 500 hingga 600 meter ke sekolah. Terlebih, lokasi rumah dan sekolah masih satu lingkup di Komplek Puri Bintaro Hijau, Tangerang Selatan.

"Pagi ini kami berjuang kembali bersama para warga dan para calon siswa yang berjumlah enam. Alhamdulillah tujuan kami tercapai. Tadi sama-sama sudah melakukan sujud syukur," katat Sudarno, Rabu, 26 Juli 2023.

Selama masa tunggu itu, keenam anak itu tadinya sudah dicarikan beberapa alternatif sekolah karena ditolak oleh SMAN 5 Tangerang Selatan. Beruntung, para pengurus dari RW dan RT setempat masih mau membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Perjuangan ini sampai benar-benar tercapai karena lingkungan kami, RW 12. Sekolah itu ada di lingkungan kami di RW 12. Itu intinya," katanya.

Sudarmo berharap agar permasalahan seperti ini tidak kembali terjadi pada tahun berikutnya. Pihaknya hanya ingin setiap sekolah mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah dalam penerimaan murid baru.

Honorer Disdik Surabaya Calo PPDB Ditangkap

Honorer Disdik Surabaya Calo PPDB Ditangkap

Nasional • 4 months ago

Tersangka diringkus oleh anggota Polsek Tegalsari Surabaya setelah dilaporkan dua orang tua siswa.

PPDB Kacau, Emak-Emak di Bogor Unjuk Rasa Pakai Baju SMA

PPDB Kacau, Emak-Emak di Bogor Unjuk Rasa Pakai Baju SMA

Nasional • 5 months ago

Emak-emak di Kota Bogor, Jawa Barat, menggelar unjuk rasa soal PPDB sistem zonasi yang dianggap amburadul. Mereka berdemo sambil memakai baju SMA dan membawa panci untuk membuat bising. 

Emak-emak tersebut kecewa terhadap PPDB 2023 sistem zonasi. Mereka meluapkannya di depan SMAN 3 Kota Bogor. 

Sambil berseragam SMA, mereka menyampaikan kekesalannya terhadap carut marutnya pengelolaan PPDB 2023 sistem zonasi di Kota Bogor yang dianggap tidak mementingkan hak warga di sekitar sekolahan. 

Anak mereka tidak diterima di SMA dekat rumah. Mereka tersingkir karena ada dugaan manipulasi data kependudukan yang dilakukan sejumlah oknum tidak bertanggung jawab. 

Akhirnya, emak-emak ini mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk tegas mencoret pelajar yang benar-benar melanggar aturan dan diminta mundur dari sekolah. 

Kisruh PPDB, Warga Unjuk Rasa di SMKN 2 Kabupaten Tangerang

Kisruh PPDB, Warga Unjuk Rasa di SMKN 2 Kabupaten Tangerang

Nasional • 5 months ago

SMKN 2 Sepatan, Kabupaten Tangerang diduga melakukan praktik jual beli kursi saat proses PPDB berlangsung.

Wali Murid Minta SMAN 5 Tangsel Transparan Soal PPDB

Wali Murid Minta SMAN 5 Tangsel Transparan Soal PPDB

Nasional • 5 months ago

Aksi protes dilayangkan wali murid di depan SMA Negeri 5 Tangerang Selatan. Para orang tua murid yang gagal masuk jalur zonasi di SMA Negeri 5 Tangerang Selatan memprotes tidak adanya keterbukaan di jalur zonasi dan prestasi di SMAN 5 Tangerang Selatan. 

Mereka rata-rata adalah warga Puri Bintaro Hijau RW 12, Tangerang Selatan, yang tidak masuk jalur zonasi di SMA Negeri 5 Tangerang Selatan. Padahal jarak rumah ke sekolah hanya sekitar 500-800 meter. 

Pengunjuk rasa juga meminta transparasi hingga berharap adanya keterbukaan komunikasi dari pihak sekolah agar tidak ada kecurangan. Mereka menilai hingga kini tidak ada keterbukaan informasi sehingga anak-anak yang masuk jalur zonasi tidak transparan. 

PPDB Banten Menyisakan Ribuan Kursi Kosong

PPDB Banten Menyisakan Ribuan Kursi Kosong

Nasional • 5 months ago

Kekosongan itu hasil pengelompokan dari sejumlah jalur, baik afirmasi, zonasi, prestasi hingga perpindahan orang tua.

Nadiem Makarim Bungkam di Tengah Polemik PPDB Sistem Zonasi

Nadiem Makarim Bungkam di Tengah Polemik PPDB Sistem Zonasi

Nasional • 5 months ago

'Mau sekolah, kok susah?', pertanyaan itu agaknya pas disandingkan dengan situasi carut marut PPDB sistem zonasi yang menimbulkan tanda tanya bagi sebagian wali murid yang terdampak langsung kisruh PPDB 2023.

Seperti kasus Budi, yang yakin betul anaknya akan lolos lewat sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Bekasi, Jawa Barat. Pasalnya rumah hanya berjarak ratusan meter dengan sekolah, namun Budi harus menelan pil pahit sebab nama anaknya terdepak dalam daftar calon siswa yang diterima.

Jarak rumah dan sekolah yang seharusnya 623 meter, diubah jadi 781 meter saat daftar. Budi dibuat bingung, apalagi ada siswa yang tinggal lebih jauh justru diterima. Budi pun mengamuk kesal merasa ada yang janggal.

Ada pula Ayib Adam, pria yang protes PPDB jalur zonasi dengan cara mengukur jalan. Pengukuran jalan dilakukan untuk memastikan langsung penyebab sang adik tidak lolos PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 5 Kota Tangerang. Padahal jarak rumah dan sekolah 412 meter, tapi tercatat 467 meter saat pendaftaran.

Aksi protes dilayangkan wali murid di depan SMA Negeri 5 Tangerang Selatan. Para orang tua murid yang gagal masuk jalur zonasi di SMA Negeri 5 Tangerang Selatan memprotes tidak adanya keterbukaan di jalur zonasi dan prestasi di SMAN 5 Tangerang Selatan. 

Mereka rata-rata adalah warga Puri Bintaro Hijau RW 12, Tangerang Selatan, yang tidak masuk jalur zonasi di SMA Negeri 5 Tangerang Selatan. Padahal jarak rumah ke sekolah hanya sekitar 500 meter. 

Mereka bisa terima jika ada keterbukaan dari pihak sekolah terkait jalur zonasi. Namun hingga kini tidak ada keterbukaan informasi sehingga anak-anak yang masuk jalur zonasi tidak transparan. 

Presiden Joko Widodo meminta bupati, wali kota dan gubernur serius mengurusi jalur zonasi PPDB di wilayah mereka. Presiden mengaku sudah mengetahui adanya protes warga soal jalur zonasi PPDB. Presiden minta kepentingan anak-anak untuk bersekolah menjadi hal yang utama.

Sebelumnya Menko PMK, Muhadjir Effendy menyebut jumlah kasus penerimaan peserta didik baru (PPDB) terbilang sedikit. Persoalan itu pun dianggap Muhadjir cukup diselesaikan di tingkat pemerintah daerah dan tidak perlu sampai ke pemerintah pusat.

Di tengah kisruh PPDB sistem zonasi, ke manakah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim? Ternyata hingga kini Mendikbud masih bungka.

Rencananya Komisi X DPR RI segera memanggil Mas Menteri untuk meminta penjelasan runtut panjang kolomik PPDB 2023.

Banyak Masalah, Bupati Subang Desak PPDB Dievaluasi

Banyak Masalah, Bupati Subang Desak PPDB Dievaluasi

Nasional • 5 months ago

?Bupati Subang Ruhimat geram lantaran sebanyak 39 calon siswa ditolak masuk di SMAN 1 Kalijati.

Jokowi soal Kisruh PPDB Zonasi: Selesaikan Baik-Baik di Lapangan

Jokowi soal Kisruh PPDB Zonasi: Selesaikan Baik-Baik di Lapangan

Nasional • 5 months ago

Presiden Joko Widodo mengaku sudah mengetahui adanya protes warga atas masalah penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi. Untuk itu, Jokowi meminta masalah ini diselesaikan sebaik-baiknya. 

“Masalah lapangan selalu ada di semua kota, kabupaten, maupun provinsi ada semuanya, tapi yang paling penting diselesaikan baik-baik di lapangan,” ujar Jokowi usai meresmikan Tol Bengkulu-Taba Penanjung, Kota Bengkulu, Kamis 20 Juli 2023. 

Presiden meminta kepentingan anak-anak untuk bersekolah menjadi hal yang utama. Pemerintah daerah diminta memastikan calon pelajar diberikan ruang setinggi-tingginya untuk memperoleh pendidikan. 

"Anak-anak kita harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk memiliki pendidikan yang baik dan setinggi-tingginya," tegas Jokowi.

Jokowi juga menyentil sikap kepala daerah yang dinilai tidak peka menyelesaikan persoalan sehingga harus dilempar ke pemerintah pusat. Presiden meminta bupati, wali kota dan gubernur serius mengurusi PPDB jalur zonasi. 

"Bahwa masalah kecil-kecil banyak di lapangan itu persoalannya bupati, wali kota, gubernur. Jangan semuanya ke presiden," ujar Jokowi.  

Seperti diketahui sistem zonasi pada PPDB TA 2023 memicu protes di berbagai daerah. Orang tua pelajar bahkan menggelar aksi protes karena anaknya tidak dapat diterima di sekolah yang berada di lingkungan tempat tinggal mereka. Selain itu muncul pula dugaan pemalsuan dokumen tempat tinggal untuk meloloskan anak ke sekolah tertentu. 

Orang Tua Tuntut SMAN 5 Tangsel Transparan soal Jalur Zonasi

Orang Tua Tuntut SMAN 5 Tangsel Transparan soal Jalur Zonasi

Nasional • 5 months ago

Sejumlah orang tua murid melakukan aksi demonstrasi di gerbang SMA Negeri 5 Tangerang Selatan, Jumat 21 Juli 2023. Mereka menuntut pihak sekolah tranparan dalam memberlakukan sistem zonasi.

Para orang tua murid kecewa lantaran anaknya gagal masuk zonasi penerima peserta didik baru (PPDB) di SMAN 5 Tangsel. Padahal, jarak antar rumah dan sekolah dekat.

Massa merupakan orang tua murid yang tinggal di Puri Bintaro Hijau RW 12. Ada tujuh orang murid dari lingkungan tersebut yang ditolak masuk lewat sistem zonasi. Diketahui, jarak rumah ke sekolah hanya sekitar 400-800 meter. 

"Tuntutan kami tidak banyak, hanya untuk tujuh orang siswa yang berdomisi dan ber-KTP di Puri Bintaro Hijau ini tapi tidak mendapat keadilan. Jadi kami mencoba menuntut keterbukaan dari sekolah," ujar salah satu orang tua siswa, Dwi Utami dalam Metro Siang, Metro TV, Jumat 21 Juli 2023.

"Sangat disayangkan ya, dari alamatnya saja sekolah ini mengatakan Kompleks Puri Bintaro Hijau tapi warganya enggak bisa masuk," ujar Ari. 

SMAN 5 Tangsel Didemo Orang Tua Murid Imbas Sistem Zonasi

SMAN 5 Tangsel Didemo Orang Tua Murid Imbas Sistem Zonasi

Nasional • 5 months ago

Sejumlah orang tua murid melakukan aksi demonstrasi di gerbang SMA Negeri 5 Tangerang Selatan. Mereka tidak terima anaknya gagal masuk zonasi penerima peserta didik baru (PPDB). Padahal jarak antar rumah dan sekolah dekat.

Para orang tua murid tampak membawa poster tulisan dan menyampaikan beberapa poin kepada SMA Negeri 5 Tangerang Selatan soal sistem zonasi PPDB.

Beberapa poin di antaranya, menolak ketidakadilan yang dirasakan warga Puri Bintaro Hijau RW 12 kepada SMA Negeri 5 Tangsel. Diketahui,  jarak rumah ke sekolah hanya sekitar 400-800 meter, tetapi sulit untuk lolos sistem zonasi.

"Untuk anak-anak kami yang ditolak ada sembilan orang, dan itu jaraknya tidak sampai 900 meter," ujar Okta dalam Headline News, Metro TV, Jumat 21 Juli 2023.

Okta juga meminta kepada pihak sekolah agar tranparan dalam sitem zonasi. Orang tua murid juga menuntut sistem zonasi dihapus jika tidak terus terjadi ketidakadilan. 

"Dengan adanya sistem zonasi, kami melihat ketidakadilan dan ketidakjujuran. Kami yang berada di lingkungan sekolah, anak-anak kami tidak bisa mendapatkan pendidikan atau ditolak oleh SMA Negeri 5 ini. Jadi, kalau memang boleh zonasi ditiadakan, kalau memang masih ada zonasi sistem ini dilakukan secara berkeadilan dan jujur," ujar Okta.

Puluhan Ribu Siswa di Banten Tidak Lolos PPDB, Sistem Zonasi Perlu Dievaluasi

Puluhan Ribu Siswa di Banten Tidak Lolos PPDB, Sistem Zonasi Perlu Dievaluasi

Nasional • 5 months ago

Puluhan ribu siswa lulusan sekolah menengah pertama (SMP) tidak terserap ke SMA/SMK Negeri di Banten.

Perbandingan Sistem Rayonasi vs Zonasi, Mana Lebih Baik?

Perbandingan Sistem Rayonasi vs Zonasi, Mana Lebih Baik?

Nasional • 5 months ago

Sejak diterapkan pada 2017 lalu, sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) telah mengalami sejumlah perubahan. Sebelumnya, tahapan penerimaan siswa baru di Indonesia menganut sistem rayonasi.

Ketentuannya, rayonisasi lebih mengandalkan capaian siswa di bidang akademik. Tinggi rendahnya nilai akan menentukan peluang masuknya siswa. Sementara sistem zonasi mensyaratkan radius antara rumah siswa dengan sekolah. Dalam sistem zonasi, sekolah diwajibkan menyerap hingga 50% siswa dengan domisili terdekat.

Jika dibandingkan lebih jauh, praktik rayonasi memunculkan fenomena kasta sekolah atau favoritisme. Siswa dengan nilai tinggi yang bisa dikatakan cerdas, cenderung berkumpul di satu sekolah. Hal inilah yang kemudian hendak diubah dalam sistem zonasi yang menghadirkan ekosistem pendidikan yang inklusif. Sehingga kualitas sekolah, tenaga dan peserta didik diharapkan merata.

Pada penerapannya, rayonasi hanya menciptakan ekosistem sekolah berkualitas yang tersentralisasi, eksklusif dan berpotensi mendiskriminasi hak siswa mengakses pendidikan berkualitas. Tenaga pengajar berkualitas juga terkonsentrasi di kluster tertentu saja. 

Namun sistem rayonasi dan zonasi sama-sama membawa catatan serius. Karena besarnya nilai sangat menentukan peluang masuk tidaknya siswa, praktik-praktik penggelembungan nilai dan jual beli kursi jadi marak ketika sistem rayonasi diterapkan. 

Celah juga ditemukan dalam sistem zonasi. Syarat radius dari tempat tinggal ke sekolah menyuburkan praktik pemalsuan dokumen, seperti Kartu Keluarga hingga modifikasi surat tugas kerja orang tua.

SD di Ponorogo Nihil Pendaftar Imbas Minimnya Lulusan TK

SD di Ponorogo Nihil Pendaftar Imbas Minimnya Lulusan TK

Nasional • 5 months ago

Kekurangan siswa baru banyak ditemui di Sekolah Dasar Negeri di Ponorogo, Jawa Timur. Hal ini bukan karena kualitas sekolah buruk, tapi minimnya siswa lulusan TK dinilai menjadi penyebab banyak sekolah dasar nihil pendaftar.

SDN 3 Kecamatan Babadan ini menjadi salah satu dari lima sekolah di Ponorogo yang tidak memperoleh siswa baru di TA 2023-2024. Sekolah yang terletak di Jalan Sidomakmur, Kecamatan Babadan ini baru pertama kalinya nihil pendaftar.

Pihak sekolah mengungkapkan, selain faktor jarak antar sekolah yang terlalu dekat, minimnya jumlah anak lulusan TK di lingkungannya membuat sekolah ini tidak kebagian siswa baru. Akhirnya, kelas satu di sekolah ini nol siswa.
 
Sebenarnya, SDN 3 Babadan ini cukup banyak memiliki prestasi. Mulai dari tingkat kecamatan, hingga prestasi tingkat kabupaten. Namun, pihak sekolah harus menerima kenyataan bahwa karena tahun ini tidak memperoleh peserta didik baru. Kondisi tersebut membuat kepala sekolah merasa terpukul.

"Memang sulit, kita sudah berusaha untuk bersaing. Kalau soal prestasi, Insyaallah kita masih unggul, tapi jumlah peserta didik tahun ajaran baru dari TK memang tidak ada," tutur Kepala Sekolah SDN 3 Babadan, Evif Darmawanti. 

Dikabarkan sebelumnya, lima SDN di Ponorogo tahun ini tidak memperoleh siswa baru. Hanya ada 16 sekolah yang memenuhi kuota ideal PPDB tahun ini. Sementara sisanya hanya mendapatkan satu hingga belasan orang pendaftar.

SMP Islam Jiwa Nala Surabaya Hanya Dapat 1 Murid Baru

SMP Islam Jiwa Nala Surabaya Hanya Dapat 1 Murid Baru

Nasional • 5 months ago

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Jiwa Nala di Surabaya, Jawa Timur kekurangan siswa usai penerimaan peserta siswa didik baru (PPDB) pada tahun ajaran baru 2023/2024. SMP ini hanya menerima satu siswa baru dari daya tampung 60 siswa. 

"Kita sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai kuota, namun hasilnya kurang memuaskan. Hanya dapat satu siswa," jelas Kepala Sekolah SMP Islam Jiwa Nala Surabaya, Abdullah Munif di Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Kamis 20 Juli 2023. 

Munif mengatakan, jumlah murid di sekolah yang ia pimpin sangat sedikit, yakni tujuh orang. Sebanyak empat murid di antaranya adalah Kelas IX, dua murid kelas VIII, dan satu murid kelas VII. 

Menurut Munif, minimnya jumlah siswa salah satunya disebabkan sistem zonasi. Ada penarikan data siswa pindah ke sekolah negeri, sehingga siswa yang mendaftar ke sekolah swasta semakin berkurang. 

Selain itu, banyak orang tua keberatan dengan Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) di sekolah swasta. Orang tua memilih mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri yang gratis. 

SMP Islam Jiwa Nala Surabaya sendiri memungut SPP sebesar Rp350 per bulan dan uang kegiatan Rp600 ribu per tahun. Besaran itu tidak akan berubah selama tiga tahun siswa menjalani pendidikan. 

"Kita sudah seminim mungkin, tapi kemampuan orang tua kan berbeda-beda," jelas Munif. 

Selain siswa, SMP Islam Jiwa Nala Surabaya juga memiliki sedikit guru. Saat ini tercatat ada 10 guru yang mengajar di sekolah ini. Sebagiannya mengajarkan dua mata pelajaran yang berbeda. 

Menurut Munif, minimnya jumlah murid ini terjadi mulai 2019. Saat itu ada ratusan siswa yang mendaftar ke SMP Islam Jiwa Nala. Namun ketika pandemi covid-19, jumlah murid yang mendaftar semakin menurun.

"Mulai semenjak covid-19 hingga sekarang, makin lama makin turun," kata Munif. 

Berbagai cara dan upaya agar SMP Islam Jiwa Nala diminati para murid terus dilakukan. Munif juga sudah seringkali menyampaikan persoalan ini kepada Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya. Namun tak membuahkan hasil alias tanpa solusi. 

"Selama ini hanya mengisi format ke Dinas Pendidikan Surabaya, sekolah swasta membutuhkan berapa siswa, tapi kenyataannya belum dapat terpenuhi semua," ujar Munif. 
 
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya diharapkan memperbaiki sistem PPDB yang ada. Ini semata-mata demi pemerataan pendidikan di Kota Pahlawan, antara sekolah swasta dan negeri.

Menko PMK: PPDB Zonasi Bisa Direncanakan Satu Tahun Sebelumnya

Menko PMK: PPDB Zonasi Bisa Direncanakan Satu Tahun Sebelumnya

Nasional • 5 months ago

Menteri Koordinator Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi menyebut, perencanaan PPDB zonasi bisa direncanakan sejak satu tahun sebelumnya. 

"Sebetulnya, sejak awal tahun itu sekolah-sekolah di bawah Dinas Pendidikan setempat bisa duduk bersama untuk menghitung dan membuat perencanaan," ujar Menko PMK Muhadjir Effendi. 

Muhadjir Effendi menyebut, pemerintah daerah sudah memiliki peta jumlah sekolah. Selain itu, Dinas Pendidikan juga memiliki data jumlah siswa yang akan lulus tahun depan berserta domisili siswa.
 
Dinas Pendidikan juga bisa memanfaatkan data populasi dari Disdukcapil untuk mengetahui populasi warga. Hal itu guna menghindari kecurangan dengan modus menitipkan anak melalui Kartu Keluarga supaya diterima melalui sistem zonasi. 

Sehingga dengan data tersebut, Muhadjir meminta seluruh pihak duduk bersama untuk menentukan PPDB tahun ajaran ke depan agar sekolah tidak kekurangan siswa didik.

4.791 Peserta PPDB 2023 di Jabar Dibatalkan Akibat Tak Memenuhi Syarat

4.791 Peserta PPDB 2023 di Jabar Dibatalkan Akibat Tak Memenuhi Syarat

Nasional • 5 months ago

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyu Mijaya mengungkap bahwa 4.791 siswa di Jawa Barat dibatalkan kepesertaaannya di PPDB 2023. Para siswa itu dibatalkan sebab mereka tidak memenuhi syarat dan tidak melampirkan dokumen asli. 

"Pada prinsipnya masih berkaitan dengan hal tersebut, misalnya pada saat proses verifikasi itu juga karena data-datanya tidak sesuai, pihak pendaftar tidak hadir, sehingga kami langsung batalkan," kata Wahyu dalam program Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Rabu, 19 Juli 2023. 

Wahyu yakin para siswa yang gagal seleksi PPDB itu sudah mendapat sekolah alternatif. Misalnya memilih untuk bersekolah di sekolah swasta.

"InshaAllah keingginanan untuk melanjutkan sekolah tidak selalu di sekolah-sekolah yang diselenggarakan pemerintah, tetapi juga bisa di sekolah swasta," ujar Wahyu. 

Saat ini, Dinas Pendidikan Jawa Barat membentuk tim evaluasi untuk melakukan penilaian dan perbaikan sistem PPDB tahun depan. Tim itu akan mengevaluasi kekurangan-kekurangan pada PPDB 2023. 

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Jawa Barat membatalkan pendaftaran 4.791 siswa PPDB tahun ajaran 2023/2024. Para calon siswa tersebut dinilai melakukan kecurangan dokumentasi saat melakukan pendaftaran tingkat SMA sederajat.

Menurut Gubernur Jabar, Ridwan Kamil (Emil), 4.791 siswa yang dibatalkan tersebut melakukan proses pendaftaran secara curang, seperti memanipulasi data kependudukan. Pasalnya setelah diverifikasi ulang, terdapat domisili yang tidak sesuai dengan dokumen yang diserahkan.

Emil menuturkan, tindakan tegas tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan pemahaman dan pembelajaran bagi orang tua yang hendak menyekolahkan anaknya. Pasalnya, kecurangan domisili untuk jalur zonasi demi bisa masuk ke sekolah favorit kerap terjadi setiap tahun saat proses PPDB.