Wali Murid Minta SMAN 5 Tangsel Transparan Soal PPDB

Aksi protes dilayangkan wali murid di depan SMA Negeri 5 Tangerang Selatan. Para orang tua murid yang gagal masuk jalur zonasi di SMA Negeri 5 Tangerang Selatan memprotes tidak adanya keterbukaan di jalur zonasi dan prestasi di SMAN 5 Tangerang Selatan. 

Mereka rata-rata adalah warga Puri Bintaro Hijau RW 12, Tangerang Selatan, yang tidak masuk jalur zonasi di SMA Negeri 5 Tangerang Selatan. Padahal jarak rumah ke sekolah hanya sekitar 500-800 meter. 

Pengunjuk rasa juga meminta transparasi hingga berharap adanya keterbukaan komunikasi dari pihak sekolah agar tidak ada kecurangan. Mereka menilai hingga kini tidak ada keterbukaan informasi sehingga anak-anak yang masuk jalur zonasi tidak transparan. 

Nadiem Makarim Bungkam di Tengah Polemik PPDB Sistem Zonasi

'Mau sekolah, kok susah?', pertanyaan itu agaknya pas disandingkan dengan situasi carut marut PPDB sistem zonasi yang menimbulkan tanda tanya bagi sebagian wali murid yang terdampak langsung kisruh PPDB 2023.

Seperti kasus Budi, yang yakin betul anaknya akan lolos lewat sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Bekasi, Jawa Barat. Pasalnya rumah hanya berjarak ratusan meter dengan sekolah, namun Budi harus menelan pil pahit sebab nama anaknya terdepak dalam daftar calon siswa yang diterima.

Jarak rumah dan sekolah yang seharusnya 623 meter, diubah jadi 781 meter saat daftar. Budi dibuat bingung, apalagi ada siswa yang tinggal lebih jauh justru diterima. Budi pun mengamuk kesal merasa ada yang janggal.

Ada pula Ayib Adam, pria yang protes PPDB jalur zonasi dengan cara mengukur jalan. Pengukuran jalan dilakukan untuk memastikan langsung penyebab sang adik tidak lolos PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 5 Kota Tangerang. Padahal jarak rumah dan sekolah 412 meter, tapi tercatat 467 meter saat pendaftaran.

Aksi protes dilayangkan wali murid di depan SMA Negeri 5 Tangerang Selatan. Para orang tua murid yang gagal masuk jalur zonasi di SMA Negeri 5 Tangerang Selatan memprotes tidak adanya keterbukaan di jalur zonasi dan prestasi di SMAN 5 Tangerang Selatan. 

Mereka rata-rata adalah warga Puri Bintaro Hijau RW 12, Tangerang Selatan, yang tidak masuk jalur zonasi di SMA Negeri 5 Tangerang Selatan. Padahal jarak rumah ke sekolah hanya sekitar 500 meter. 

Mereka bisa terima jika ada keterbukaan dari pihak sekolah terkait jalur zonasi. Namun hingga kini tidak ada keterbukaan informasi sehingga anak-anak yang masuk jalur zonasi tidak transparan. 

Presiden Joko Widodo meminta bupati, wali kota dan gubernur serius mengurusi jalur zonasi PPDB di wilayah mereka. Presiden mengaku sudah mengetahui adanya protes warga soal jalur zonasi PPDB. Presiden minta kepentingan anak-anak untuk bersekolah menjadi hal yang utama.

Sebelumnya Menko PMK, Muhadjir Effendy menyebut jumlah kasus penerimaan peserta didik baru (PPDB) terbilang sedikit. Persoalan itu pun dianggap Muhadjir cukup diselesaikan di tingkat pemerintah daerah dan tidak perlu sampai ke pemerintah pusat.

Di tengah kisruh PPDB sistem zonasi, ke manakah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim? Ternyata hingga kini Mendikbud masih bungka.

Rencananya Komisi X DPR RI segera memanggil Mas Menteri untuk meminta penjelasan runtut panjang kolomik PPDB 2023.

Dampak PPDB Zonasi, SDN di Surakarta Hanya Dapat 1 Murid

Kebijakan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi ternyata belum sesuai harapan bagi beberapa sekolah. Kebijakan tersebut malah membuat salah satu sekolah hanya menerima satu murid pada tahun ajaran 2023-2024.

Sekolah yang dimaksud yakni Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tumenggungan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Sekolah tersebut hanya menerima satu murid saja setelah satu orang murid lainnya mengundurkan diri. 

Padahal sekolah yang berlokasi di tengah Kota Surakarta ini memiliki fasilitas lengkap untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Kualitas tenaga pengajarnya juga cukup berkompeten. 

Namun demikian, hal itu tidak menyurutkan semangat SDN Tumenggungan dalam mengajar. Mereka tetap menunjukkan semangat untuk memberikan ilmu kepada muridnya.

"Kami akan lakukan yang terbaik untuk anak-anak kami. Gurunya tetap semangat. Guru akan memberikan pelayanan yang terbaik," kata Kepala SDN Tumenggungan Leily Maria, dalam program Selamat Pagi Indonesia Metro TV, Kamis, 20 Juli 2023.

Leily mengatakan fokus utama saat ini ialah memberikan rasa nyaman kepada murid. Jika murid sudah merasa nyaman, proses mengajar pun akan lebih mudah.

"Kalau anak sudah senang dan cocok di sini, otomatis untuk pembelajaran selanjutnya akan lebih mudah," kata Leily.

Wali Kota Surabaya Minta Sistem Zonasi PPDB Dievaluasi

Jurus Culas Menahun PPDB Zonasi Demi Masuk Sekolah Favorit

Sejak 2017, aturan PPDB berdasarkan zonasi diberlakukan. Sebuah kebijakan yang dilakukan selama enam tahun lamanya dengan tujuan pemerataan kualitas sekolah ini kembali dipertanyakan. 

Sejumlah jurus culas digunakan demi memasukkan siswa ke sekolah favorit pilihannya. Di antaranya titip kartu keluarga dan jual beli kursi.

Kejadian curang yang disebut sudah berlangsung selama bertahun-tahun lamanya ini menunjukkan adanya sejumlah kelemahan dalam PPDB zonasi. 

Sebenarnya PPDB zonasi ini memiliki tujuan yang sangat mulia. Kebijakan ini diyakini bisa mereformasi sekolah. 

Sistem zonasi membuat kualitas pendidikan di setiap sekolah yang selama ini dinyatakan berbeda bisa dibuat lebih merata. Dengan demikian istilah kastanisasi atau favoritme bisa menghilang.

Namun mimpi mendapatkan kualitas pendidikan yang merata tidak akan tercapai karena jurus culas mengakali PPDB masih marak. Selama tidak ada pengawasan yang ketat dan lemahnya sanksi, maka orang tua dan siswa bisa leluasa melanggar aturan demi mendapatkan sekolah yang dianggap favorit. 

Reformasi pendidikan pun sekali lagi hanya menjadi program tanpa adanya langkah maju. Lagi-lagi pendidikan bangsa menjadi korban akibat ulah sejumlah oknum.

Pengamat: Mesti Ada Perbaikan Sistem Zonasi PPDB

Sistem zonasi PPDB di beberapa daerah masih carut-marut dan terdapat berbagai masalah atau juga kecurangan. Banyak juga wali murid maupun siswa yang mengeluhkan adanya sistem PPDB ini yang sudah dicetuskan sejak 2017 silam.

Pengamat pendidikan, Isa Ansori menilai PPDB jalur zonasi memiliki tujuan yang baik yakni untuk menghilangkan dikotomi sekolah favorit. Namun dalam praktiknya niat baik ini tidak dibarengi kemampuan pemerintah untuk pembangunan sekolah baru.

"Sistem ini masih harus dievaluasi dan pendekatan yang cukup bisa dilakukan adalah redefinisi tentang pemahaman zonasi," ungkap pengamat pendidikan, Isa Ansori, Jumat (14/7/2023).

Isa Ansori khawatir jika sistem ini terus dipertahankan tanpa ada upaya pembangunan sekolah baru, masalah serupa akan terus terulang. Sebab kelompok menengah ke bawah tidak memiliki kesempatan untuk bisa sekolah yang diinginkan, terutama sekolah negeri.

"Saya kira ini menjadi sistem yang sangat tidak adil, jahat, bagi dunia pendidikan." jelasnya.

Oleh karena itu, Isa Ansori menyarankan agar pemerintah melakukan sejumlah penataan dan perbaikan agar niat baik ini dapat terwujud.

Pemprov Kalbar Didesak Tambah Kuota PPDB Jalur Zonasi

Puluhan orang tua siswa SMP yang tidak lolos PPDB jalur zonasi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, protes di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar di Jalan Sutan Syahrir, Kecamatan Pontianak Selatan. 

Sejumlah orang tua siswa dari lima kecamatan ini meminta solusi serta tanggung jawab pemerintah soal kebijakan PPDB jalur zonasi yang membuat ratusan siswa lulusan SMP di Kota Pontianak tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA.

Sementara itu Plh Kadisdikbud Provinsi Kalimantan Barat, Linda Asniah, mengatakan terdapat 614 siswa yang lulus SMP di Kota Pontianak tidak diterima sebagai peserta didik di SMA negeri maupun SMK swasta.

"Ketika diakumulasi ini memang ada sekitar 614 siswa lulusan SMP ini tidak akan bisa tertampung di sekolah negeri maupun swasta di Kota Pontianak." ungkap Plh Kadisdikbud Provinsi Kalimantan Barat, Linda Asniah.

Meski demikian Pemprov Kalbar telah menambah rombongan belajar di beberapa sekolah SMA/SMK di Kota Pontianak hingga 72 peserta didik.

P2G Soroti Masalah Pemalsuan Data pada Sistem Zonasi PPDB

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim menilai sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) menimbulkan sejumlah masalah.

Masalah pertama adalah ketersebaran sekolah negeri yang tidak merata. Penyebaran sekolah negeri yang tidak merata ini berakibat munculnya kasus sekolah yang kelebihan murid serta kekurangan murid di sekolah negeri.

"Di Kota Semarang ada 99 SD yang kekurangan siswa. Berakibat guru-guru mendapatkan job desk baru untuk mencari siswa ke rumah-rumah."

Masalah lainnya yaitu ditemukannya dugaan KK palsu yang digunakan untuk mendaftar PPDB jalur zonasi. Modusnya calon siswa membuat KK palsu dengan alamat domisili di dekat sekolah yang dituju. 

Oleh sebab itu Satriwan Salim meminta kepada Kemendikbud Ristek, khususnya Nadiem Makarim, duduk bersama pemerintah setempat untuk mengevaluasi efektivitas sistem zonasi PPDB. Diharapkan dari pertemuan tersebut menghasilkan sebuah keputusan agar masalah serupa tidak terulang lagi ke depannya.

Zonasi Pemicu Diskriminasi (4)

Pemerintah daerah membuka penerimaan peserta didik baru yang menggunakan sistem zonasi, dengan tujuan mengatasi ketimpangan mutu pendidikan dan menghapus stigma sekolah favorit. Namun hal ini justru menuai kontra, antara lain protes dari para orang tua siswa di beberapa daerah. Sosialisasi yang minim dan penerapan sistem yang tidak jelas, khususnya mengenai penghitungan jarak dalam aplikasi PPDB memperkeruh kondisi yang dihadapi oleh orang tua dan siswa.

Simak kasus selengkapnya yang dialami oleh para narasumber hanya di Hotroom bersama Hotman Paris pada segmen empat.

Zonasi Pemicu Diskriminasi (3)

Pemerintah daerah membuka penerimaan peserta didik baru yang menggunakan sistem zonasi, dengan tujuan mengatasi ketimpangan mutu pendidikan dan menghapus stigma sekolah favorit. Namun hal ini justru menuai kontra, antara lain protes dari para orang tua siswa di beberapa daerah. Sosialisasi yang minim dan penerapan sistem yang tidak jelas, khususnya mengenai penghitungan jarak dalam aplikasi PPDB memperkeruh kondisi yang dihadapi oleh orang tua dan siswa.

Simak kasus selengkapnya yang dialami oleh para narasumber hanya di Hotroom bersama Hotman Paris pada segmen ketiga.

Zonasi Pemicu Diskriminasi (2)

Pemerintah daerah membuka penerimaan peserta didik baru yang menggunakan sistem zonasi, dengan tujuan mengatasi ketimpangan mutu pendidikan dan menghapus stigma sekolah favorit. Namun hal ini justru menuai kontra, antara lain protes dari para orang tua siswa di beberapa daerah. Sosialisasi yang minim dan penerapan sistem yang tidak jelas, khususnya mengenai penghitungan jarak dalam aplikasi PPDB memperkeruh kondisi yang dihadapi oleh orang tua dan siswa.

Simak kasus selengkapnya yang dialami oleh para narasumber hanya di Hotroom bersama Hotman Paris pada segmen kedua.

Zonasi Pemicu Diskriminasi (1)

Pemerintah daerah membuka penerimaan peserta didik baru yang menggunakan sistem zonasi, dengan tujuan mengatasi ketimpangan mutu pendidikan dan menghapus stigma sekolah favorit. Namun hal ini justru menuai kontra, antara lain protes dari para orang tua siswa di beberapa daerah. Sosialisasi yang minim dan penerapan sistem yang tidak jelas, khususnya mengenai penghitungan jarak dalam aplikasi PPDB memperkeruh kondisi yang dihadapi oleh orang tua dan siswa.

Simak kasus selengkapnya yang dialami oleh para narasumber hanya di Hotroom bersama Hotman Paris pada segmen satu.

Dugaan Kecurangan dalam Sistem Zonasi Sekolah di Bogor

Selain menyisakan persoalan hingga menuai protes dari orang tua siswa. Sistem zonasi Sekolah juga memicu kecurangan maladministrasi di kota Bogor.

Orangtua Keluhkan Lamanya Proses PPDB

Sejumlah orangtua calon peserta didik baru mengeluhkan lamanya proses pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah menengah atas. Kebanyakan kendalanya berasal dari lamanya antrean untuk mendapatkan nomor token.