Sejak 2017, aturan PPDB berdasarkan zonasi diberlakukan. Sebuah kebijakan yang dilakukan selama enam tahun lamanya dengan tujuan pemerataan kualitas sekolah ini kembali dipertanyakan.
Sejumlah jurus culas digunakan demi memasukkan siswa ke sekolah favorit pilihannya. Di antaranya titip kartu keluarga dan jual beli kursi.
Kejadian curang yang disebut sudah berlangsung selama bertahun-tahun lamanya ini menunjukkan adanya sejumlah kelemahan dalam PPDB zonasi.
Sebenarnya PPDB zonasi ini memiliki tujuan yang sangat mulia. Kebijakan ini diyakini bisa mereformasi sekolah.
Sistem zonasi membuat kualitas pendidikan di setiap sekolah yang selama ini dinyatakan berbeda bisa dibuat lebih merata. Dengan demikian istilah kastanisasi atau favoritme bisa menghilang.
Namun mimpi mendapatkan kualitas pendidikan yang merata tidak akan tercapai karena jurus culas mengakali PPDB masih marak. Selama tidak ada pengawasan yang ketat dan lemahnya sanksi, maka orang tua dan siswa bisa leluasa melanggar aturan demi mendapatkan sekolah yang dianggap favorit.
Reformasi pendidikan pun sekali lagi hanya menjadi program tanpa adanya langkah maju. Lagi-lagi pendidikan bangsa menjadi korban akibat ulah sejumlah oknum.
