Nadiem Makarim Bungkam di Tengah Polemik PPDB Sistem Zonasi

'Mau sekolah, kok susah?', pertanyaan itu agaknya pas disandingkan dengan situasi carut marut PPDB sistem zonasi yang menimbulkan tanda tanya bagi sebagian wali murid yang terdampak langsung kisruh PPDB 2023.

Seperti kasus Budi, yang yakin betul anaknya akan lolos lewat sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Bekasi, Jawa Barat. Pasalnya rumah hanya berjarak ratusan meter dengan sekolah, namun Budi harus menelan pil pahit sebab nama anaknya terdepak dalam daftar calon siswa yang diterima.

Jarak rumah dan sekolah yang seharusnya 623 meter, diubah jadi 781 meter saat daftar. Budi dibuat bingung, apalagi ada siswa yang tinggal lebih jauh justru diterima. Budi pun mengamuk kesal merasa ada yang janggal.

Ada pula Ayib Adam, pria yang protes PPDB jalur zonasi dengan cara mengukur jalan. Pengukuran jalan dilakukan untuk memastikan langsung penyebab sang adik tidak lolos PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 5 Kota Tangerang. Padahal jarak rumah dan sekolah 412 meter, tapi tercatat 467 meter saat pendaftaran.

Aksi protes dilayangkan wali murid di depan SMA Negeri 5 Tangerang Selatan. Para orang tua murid yang gagal masuk jalur zonasi di SMA Negeri 5 Tangerang Selatan memprotes tidak adanya keterbukaan di jalur zonasi dan prestasi di SMAN 5 Tangerang Selatan. 

Mereka rata-rata adalah warga Puri Bintaro Hijau RW 12, Tangerang Selatan, yang tidak masuk jalur zonasi di SMA Negeri 5 Tangerang Selatan. Padahal jarak rumah ke sekolah hanya sekitar 500 meter. 

Mereka bisa terima jika ada keterbukaan dari pihak sekolah terkait jalur zonasi. Namun hingga kini tidak ada keterbukaan informasi sehingga anak-anak yang masuk jalur zonasi tidak transparan. 

Presiden Joko Widodo meminta bupati, wali kota dan gubernur serius mengurusi jalur zonasi PPDB di wilayah mereka. Presiden mengaku sudah mengetahui adanya protes warga soal jalur zonasi PPDB. Presiden minta kepentingan anak-anak untuk bersekolah menjadi hal yang utama.

Sebelumnya Menko PMK, Muhadjir Effendy menyebut jumlah kasus penerimaan peserta didik baru (PPDB) terbilang sedikit. Persoalan itu pun dianggap Muhadjir cukup diselesaikan di tingkat pemerintah daerah dan tidak perlu sampai ke pemerintah pusat.

Di tengah kisruh PPDB sistem zonasi, ke manakah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim? Ternyata hingga kini Mendikbud masih bungka.

Rencananya Komisi X DPR RI segera memanggil Mas Menteri untuk meminta penjelasan runtut panjang kolomik PPDB 2023.