Jokowi Diminta Hindari Urusan Pilpres

Pernyataan Presiden Jokowi yang akan membisikkan partai-partai soal nama bakal capres-cawapres kembali memicu kontroversi. Presiden Jokowi diminta menghindari urusan Pilpres 2024 agar tak mengganggu kinerjanya di pemerintahan.

"Kalau kemudian titip menitip itu berpotensi untuk menyeret-nyeret Pak Jokowi dalam posisi dilematik dalam posisi yang membuat beliau tidak terlalu nyaman pada posisinya sebagai presiden dan dapat menganggu legacy-nya memberikan pemerintahan yang baik sampai 2024, saya kira hal-hal itu lebih baik dihindari," kata Poltisi PDIP, Rifqinizamy Karsayuda.

Rifqi menilai penitipan nama bacapres dari para relawan Jokowi yang tergabung dalam Musyarawah Rakyat (Musra) membuat posisi Jokowi di pemerintahan buruk. 

"Ketika menghadirkan Pak Jokowi dan "dipaksa" untuk menerima rekomendasi dan seolah-seolah dicitrakan rekomendasi itu kehendak Pak Jokowi maka akan membuat confused di publik dan membuat posisi Pak Jokowi kurang baik," jelasnya. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Nasional Musra Panel Barus heran pernyataan Jokowi yang akan membisikkan partai-partai soal nama bacapres dari Musra justru dipermasalahkan. Barus menyebut Musra dilaksanakan untuk merekam suara rakyat di seluruh Indonesia. "Jadi, musyawarah rakyat ini adalah satu mekanisme yang kita jalankan untuk merekam suara rakyat di seluruh Indonesia."

Barus mengatakan Musra tak hanya menampung suara rakyat soal capres-cawapres. Amplop yang diserahkan Barus saat acara puncak Musra berisi suara rakyat yang dititipkan ke Jokowi soal agenda kebangsaan yang penting menurut rakyat serta kriteria dan karakter pemimpin bangsa selanjutnya.

"Apa yang rekam di Musra ini di seluruh Indonesia juga bukan capres-cawapres saja. Itu yang keliru. Jadi, amplop yang serahkan kemarin itu bukan semata-mata amplop isi capres-cawapres," tuturnya.