Pemda Ramai Naikkan PBB, Rakyat Kian Tercekik

Fenomena pemerintah daerah ramai-ramai menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Masyarakat pun serentak menolak kenaikan drastis PBB. Bahkan tak sedikit yang diwarnai dengan kericuhan. 

Seperti yang terjadi di Kabupaten Pati. Akibat menaikan pajak 250%, masyarakat Pati menggelar demo akbar di pendopo kantor Bupati Pati pada Rabu, 13 Agustus lalu. Demo itu berujung ricuh dan mengakibatkan 64 orang luka-luka serta pembakaran mobil polisi. 

Demo memprotes kenaikan PBB hingga 300% di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, juga diwarnai keributan. Aksi saling pukul antara pendemo dengan petugas keamanan tidak dapat dihindari. Para pendemo yang meminta bertemu Bupati Bone, Andi Asman, tidak terpenuhi membuat masa kecewa dan marah. 

Di Kota Cirebon, Jawa Barat, kenaikan PBB yang mencapai 1000% menuai reaksi dari masyarakat. Tak ingin di wilayahnya terjadi kekisruhan seperti di Pati, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buru-buru turun tangan dengan rencananya melakukan penghapusan tunggakan pajak perorangan bagi seluruh warga Jawa Barat. Dedi meyakini kebijakan ini akan disambut baik oleh wali kota dan bupati se-Jawa Barat.

"Hari ini, surat imbauan kami terbitkan dan sebarkan untuk bupati dan wali kota. Pada dasarnya kebijakan pembebasan ini seperti yang sudah diberlakukan untuk tunggakan pajak kendaraan bermotor," ungkap Dedi, Jumat, 15 Agustus 2025.
 

Baca juga: Pajak Bumi dan Bangunan Naik, Rakyat Menjerit

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengimbau masyarakat untuk tenang, tidak melakukan aksi anarkis apapun. Bila ada tuntutan, ia meminta dilakukan dengan mekanisme yang diatur perundang-undangan. Lebih lanjut, Tito mengingatkan para kepala daerah untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang dapat memberatkan masyarakat. 

Sementara pihak Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi meminta agar semua pihak menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan dialog terbuka tanpa langsung menghubungkan kejadian tersebut dengan kebijakan efisiensi pusat.