Pejabat Terkaya di Indonesia Menurut LHKPN 2025

Jakarta: Transparansi kekayaan pejabat publik melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi cerminan akuntabilitas di pemerintahan. Pada 2025, data LHKPN mengungkap sejumlah pejabat dengan total kekayaan triliunan rupiah.

Berikut 5 pejabat terkaya menurut LHKPN terkini:

1. Widiyanti Putri (Menteri Pariwisata)

Menjadi sorotan publik, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri melaporkan kekayaan senilai Rp 5,4 triliun. Nilai ini mencakup tanah, bangunan, kendaraan, surat berharga, serta kas. Kekayaan luar biasa ini menempatkannya sebagai pejabat dengan harta tertinggi di kabinet 2024–2029.

2. Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan)

Posisi kedua diisi oleh Sakti Wahyu Trenggono yang tercatat memiliki kekayaan sekitar Rp 2,6 triliun. Sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Trenggono mengelola sektor strategis laut dan perikanan, dan laporan LHKPN menggambarkan asetnya mencakup properti dan investasi lainnya.

3. Erick Thohir (Menteri BUMN)

Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), turut masuk daftar pejabat kaya dengan aset sebesar Rp 2,3 triliun. Sebagai figur yang aktif dalam ranah bisnis dan kepemilikan usaha, Thohir telah lama dikenal memiliki portofolio usaha di berbagai sektor.
 

Baca Juga: Laporan Kekayaan Selalu Minus, KPK Telusuri LHKPN Wahyudin Moridu

4. Amran Sulaiman (Menteri Pertanian)

Sebagai Menteri Pertanian, Amran Sulaiman melaporkan kekayaan senilai Rp 1,2 triliun. Meskipun nilainya lebih rendah dibanding tiga pejabat sebelumnya, angka ini tetap tergolong besar dan menggambarkan kombinasi aset bergerak dan tak bergerak.

5. Raffi Ahmad (Utusan Khusus Presiden)

Yang menarik, selebritas Raffi Ahmad, kini sebagai Utusan Khusus Presiden di bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, juga wajib melaporkan harta melalui LHKPN. Berdasarkan laporan terkini, Raffi Ahmad memiliki kekayaan sekitar Rp 1 triliun, termasuk properti, kendaraan, surat berharga, dan kas.

Data LHKPN 2025 menunjukkan bahwa kekayaan pejabat tidak hanya berasal dari gaji jabatan, melainkan juga akumulasi aset dan investasi. Meski angka-angka tersebut bisa memicu perdebatan publik, transparansi seperti ini penting sebagai wujud pemerintahan terbuka.

Saksikan MTVN Lens lainnya hanya di Metrotvnews.com.

(Keysa Qanita Fahira Achmad)